 |
| M. Roem/Wakil Ketua Bid Organisasi Partai Golkar Sulsel |
Kekalahan tersebut dinilai menjadi tanggung jawab DPP Partai Golkar. Karena itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel mendesak DPP melakukan evaluasi dalam penentuan pasangan calon yang diusung. Apalagi, penetapan pasangan calon yang kalah dalam dua Pilkada terakhir, terkesan dipaksakan elit DPP Partai Golkar.
Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muh Roem, menyatakan, kekalahan kandidat yang diusung partai di Palopo dan Sinjai harus segera disikapi, agar ke depannya partai berlambang beringin tidak menjadi bulan-bulanan parpol lain. “DPP harus terbuka, dan melakukan evaluasi perekrutan serta penentuan pasangan calon sehingga tidak terjadi lagi kondisi seperti di Palopo dan Sinjai.
Ini demi kebaikan partai,” tegas Roem, kepada KORAN SINDO, di DPRD Sulsel, kemarin. Roem yang juga Ketua DPRD Sulsel ini menuturkan, desakan DPD I agar DPP mengevaluasi diri dilontarkan karena pengurus di daerah semata-mata ingin melihat partai lebih baik. Jangan sampai, ada kesan jika partai tak serius dalam penentuan kandidat.
Sekadar diketahui, penentuan pasangan calon bupati-wakil bupati dari Partai Golkar dikendalikan Kordinator Pemenangan Wilayah Sulawesi DPP Nurdin Halid. Sejak mantan Ketua Umum PSSI itu diberikan kewenangan, tidak sedikit jagoan partai beringin yang keok. Terbaru di Sinjai. Perolehan suara pasangan Andi Mahyanto- Andi Massalinri Latief berada di posisi ketiga, setelah jagoan Demokrat Sabirin Yahya- Andi Fajar, dan calon Gerindra, Andi Seto Ghadista Asapa- Andi Mukhtar.
Ditengarai, skenario tersebut untuk memuluskan langkah Andi Seto Ghadista Asapa yang tidak lain adalah anak menantu Nurdin Halid, menduduki kursi bupati Sinjai. Nurdin yang menjadi penentu usungan Golkar, memilih Mahyanto-Massalinri kendati hasil survei beberapa lembaga saat itu menunjukkan jika elektabilitas dan popularitas duet Golkar-Golkar ini, tertinggal dari Sabirin maupun Seto.
Terkait dugaan maneuver Nurdin Halid tersebut, Moh Roem yang tak lain mantan Bupati Sinjai dua periode, enggan menanggapi. Kendati demikian, dia mengingatkan jika Partai Golkar bukan milik perseorangan. “Yang jelasnya partai ini adalah organisasi, bukan milik keluarga atau perorangan. Dan kami tidak tahu apakah ada kaitan antara menantu dengan mertua yang merupakan petinggi DPP (Nurdin Halid),” papar Roem.
Kader di Daerah Bingung
Sementara itu, terkait penentuan usungan yang prosesnya sementara berjalan di delapan daerah, seperti di Enrekang, DPD I memastikan belum ada yang final, termasuk kandidat yang sempat ditetapkan DPP melalui Nurdin Halid, Muslimin Bando. Roem menegaskan, baik calon bupati maupun wakil bupati, belum satupun ada yang direkomendasikan di daerah itu.
Apalagi, tahapannya masih berjalan, seperti pendaftaran. Meskimasihberjalan, namun dia tidak menampik, akibat keputusan DPP yang disampaikan Nurdinbelumlamaini, membuat kalangan pengurus, dan kader merasa dilematis tentang siapa yang direkomendasikan. “Memang ada kebingungan pada internal Golkar, sehingga harus dilihat secara arif, dan tidak saling menyalahkan, karena hal itu untuk kepentingan partai.
Kasus Enrekang tidak bisa dilihat secara sederhana, karena tahapan juga belum jalan,” tambah Roem. Seperti yang pernah diberitakan, khususdiEnrekang, DPPmelalui Nurdin saling tarik menarik dengan DPD I dibawah komando Syahrul Yasin Limpo. Nurdin ngototmerekomendasikan ketua DPD PAN Muslimin Bando, dengan pertimbangan hasil surveinyapalingtertinggi, meskisaat itu tahapan penjaringan di internal partai belum berjalan.
Sementara Syahrul melakukan penolakan, dengan alasan keputusan partai tetap sesuai mekanisme. Selain di Enrekang, gejala yang hampir sama mulai nampak di Makassar. Bedanya, di ibu kota Sulsel itu, perebutannya bukan di posisi calon wali kota, melainkan calon wakil. Kadir Halid ditengarai bakal didorong Nurdin mendampingi Supomo. Namun, skenario tersebut mendapat perlawanan dari kalangan pengurus DPD II.
Bahkan, pengurus menyatakan tidak akan segan-segan menolak keputusan DPP, jika hasilnya tidak sesuai aspirasi kader. Sementara di empat daerah lainnya, tarik menarik siapa yang diusung juga kemungkinan terjadi. Seperti di Parepare, ada lima kandidat yang menguat yakni Taufan Pawe, Taqyuddin, Faisal Sapada, Sjamsu Alam, dan putra ketua DPD II Zain Katoe, Herman Katoe.
Di Pinrang, incumbent Andi Aslam Patonangi, posisinya belum aman mengendari Golkar. Sebab, Ketua DPD II Abdi Baramuli, sejauh ini belum menyerah memburu rekomendasi partainya. Begitupun di Luwu, incumbent Andi Mudzakkar harus mewaspadai rival abadinya Basmin Mattayang dalam merebut restu partai beringin. Apalagi, Basmin yang juga mantan bupati Luwu, sejauh ini masih tercatat sebagai kader. Dia pernah menjadi ketua DPD II, sebelum direbut Cakka, sapaan akrab Andi Mudzakkar.
Di samping itu, istrinya, Haryana Basmin, yang tak lain ketua DPRD Luwu, juga masih punya peran strategis di partai. Kondisi yang sama terjadi di Jeneponto. Putra mahkota Bupati Radjamilo, Ashari F Radjamilo tidak bisa memandang remeh duet sekretaris kabupaten Iksan Iskandar dengan ketua DPRD Mulyadi Mustamu, untuk memperebutkan rekomendasi tertulis beringin. Khusus Wajo dan Sidrap, perebutan rekomendasinya nyaris tak nampak.
Incumbent di dua daerahitu, posisinya masihaman untuk mendapat rekomendasi. Rusdi Masse di Sidrap, dan Andi Burhanuddin Unru di Wajo. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad, menuturkan, bila penentuan usungan Golkar masih seperti yang dilakukan DPP yang terkesan tertutup, maka potensi mengulangi kekalahan di Sinjai, bisa terjadi. “Ini yang semestinya mendapat perhatian khusus DPP. Jangan mengabaikan keinginan kadernya di bawah, karena sudah terbukti mereka tidak bisa solid kalau keputusannya dipaksakan,” pungkas Firdaus.
Sumber : http://m.koran-sindo.com/node/309559
Akses : Sabtu, 20-04-2013
Penulis : rahmi djafar/ arif saleh