“Sulsel Terkorup”, Kabar Sesat Jelang Pilgub

PPATK: Jangan Politisasi Data Kami;
Gubernur Sulsel: Saya Kaget Sulsel Terkorup

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Pekan ini, publik Sulsel dikejutkan kabar bahwa Provinsi Sulsel sebagai provinsi terkorup di Pulau Sulawesi versi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Setelah ditelisik, ternyata berita itu missleading dan tendensius. Ada apa?

PPATK menegaskan, tidak pernah menyimpulkan daerah-daerah terkorup. Ketua Humas PPATK, Zaenal Muttaqim dalam rilisnya, pihaknya menyayangkan adanya media massa yang mempolitisasi pernyataan PPATK. Ia menilai, apa yang disampaikan oleh media massa itu, seolah ingin menyeret PPATK terlibat dalam setiap even pilkada di beberapa daerah, baik DKI Jakarta maupun Sulsel. Sehingga, berita itu dinilai sebagai informasi yang menyesatkan.

“Kasihan, karena memang laporan itu tidak ada sama sekali menyebutkan pejabat tertentu di Pemprov DKI Jakarta dan daerah lainnya. Intinya, media massa salah menafsirkan laporan itu. Sebenarnya Ketua PPATK Muhammad Yusuf mau mengklarifikasi, kesalahan penafsiran ini dan mengundang teman-teman media. Tapi beliau sedang di luar kota,” jelasnya, Kamis (30/8).

Zainal menjelaskan, PPATK memang setiap bulan mengeluarkan laporan mengenai LHA yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan laporan itu dikelompokkan berdasarkan provinsi, dimana DKI Jakarta memang menempati posisi teratas yakni sebesar 46 persen, diikuti Jawa Barat dengan 6,0 persen, Kalimantan Timur 5,7 persen, Jawa Timur 5,2 persen, Jambi 4,1 persen, Sumatera Utara 4,0 persen, Jawa Tengah 3,5 persen, Kalimantan Selatan 2,1 persen, Nangroe Aceh Darussalam 2,1 persen, Papua 1,8 persen,

Kemudian Sumatera Selatan 1,5 persen, Sulawesi Selatan 1,5 persen, Riau 1,5 persen, Kepulauan Riau 1,3 persen, Banten 1,3 persen, Lampung 1,2 persen, DI Yogyakarta 1,1 persen, Maluku 1,1 persen, Sulawesi Utara 0,9 persen, Kalimantan Barat 0,8 persen, Nusa Tenggara Timur 0,8 persen, Bengkulu 0,8 persen, Sumatera Barat 0,7 persen, Bali 0,7 persen, Kalimantan Tengah 0,6 persen, Sulawesi Tenggara 0,6 persen, Nusa tenggara Barat 0,5 persen, Papua Barat 0,5 persen, Maluku Utara 0,4 persen, Sulawei Tengah 0,4 persen, Sulawesi Barat 0,3 persen, dan terakhir Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen.

Nah, Sulawesi Selatan dikabarkan sebagai provinsi terkorup di Pulau Sulawesi. Kepala PPATK Muhammad Yusuf menampik pemberitaan itu. “Berita yang sebenarnya tidak demikian. Data statistik kita memuat data Transaksi Keuangan Mencurigakan di wilayah DKI. Jadi, belum tentu menyangkut orang Pemda semuanya,” kata Yusuf.

Dia menyebutkan, kondisi Jakarta yang mengelola dana APBD sekitar Rp50 triliun setiap tahun dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, pusat bisnis, pusat pemerintahan serta kota transit untuk ke luar negeri.

Terkait pemberitaan yang mencuat ke publik, Yusuf menyayangkan pemberitaan tersebut yang missleading dan bernada tendensius. “Itulah yang saya sayangkan. Belum lagi ‘image’ yang muncul, pemberitaan itu menyerang Fauzi Bowo karena bersamaan dengan Pilkada DKI Jakarta,” paparnya.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, ikut angkat bicara terkait hasil analisa PPATK. yang diekspos di beberapa media. Apalagi, dinyatakan Pemprov Sulsel terkorup. Bahkan, dalam waktu dekat, ia akan membentuk desk yang dipimpin langsung Inspektorat Sulsel.

“Saya tidak tahu darimana sumber berita itu. Dan saya sendiri belum mendapatkan surat evaluasi atau surat apapun terkait hal tersebut. Dan dimana korupsi itu terjadi, oleh siapa, dan penyebab korupsinya apa. Saya juga kaget karena baru pulang dari Jakarta. Pemprov Sulsel adalah terkorup, darimana itu?,” kata Syahrul, saat dikonfirmasi di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (30/8).

Agar tidak terjadi informasi yang simpang siur, saling tuding, atau saling tuduh, Syahrul mengungkapkan, akan mengeluarkan sebuah surat pembentukan desk khusus yang dipimpin oleh Inspektorat Sulsel, untuk melakukan penjajakan sekaligus koordinasi dan mungkin saja mengambil langkah-langkah yang baik agar hal yang dimaksud PPATK tersebut tidak terjadi.

“Karena, menurut saya, alhamdulillah, kami tidak pernah mendapatkan hal-hal seperti itu. Jadi, saya sangat kaget dengan pemberitaan seperti itu. Tidak pernah ada sebelumnya. Baunya pun saya tidak pernah rasa. Oleh karena itu, ini tidak main-main karena ini masalah korupsi. Saya sangat menjamin bahwa pemerintahan di provinsi Sulsel, termasuk bupati/walikota hingga ke tingkatan bawah, terus-terus saya peringati agar jangan ada yang korupsi, dan bagaimana mengatur agar jangan ada yang keluar dari aturan. Aturan harus menjadi sebuah kepastian,” tegasnya.

Syahrul mengatakan, ia akan melakukan evaluasi untuk mengetahui kebenaran informasi dari PPATK tersebut. Karena itu, melalui pembentukan desk tersebut, ia berharap bisa mendapatkan informasi apa yang terjadi dan menjadi fenomena.

“Biarkan saya jajaki agar tidak ada saling menuduh atau bela diri. Tapi, Sulsel ini bukan termasuk provinsi yang banyak uangnya. Yang banyak uangnya seperti Papua, Kalimantan Timur, Sumatera, besar-besar itu. Kita itu pas-pas banget. Hanya Rp2,4 triliun lebih katakanlah uang APBN yang ‘tidak terarahkan’, yang hanya menjadi DAU dan lain-lain. Berbeda dengan Kalimantan yang sampai Rp30 triliun. Kita hanya Rp2,4 triuliun. Jadi, kalau dikatakan kita korupsi yang terbesar, uangnya saja bukan yang terbesar. Tapi, whateverlah, silahkan saja. Saya tentu harus menyimak ini. Saya tidak dalam posisi menanggapi sebuah kasus, tapi ini fenomena yang harus disikapi. Kita sepakat, korupsi jangan terjadi. Tentu saja, tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi saya harus mengambil langkah,” terangnya.(in-RS5/D)

Sumber: Harian Rakyat Sulsel
http://rakyatsulsel.com/sulsel-terkorup-kabar-sesat-jelang-pilgub.html
Akses: 31 Agustus 2012

Selengkapnya >>

Komandan Sambut 17 Agustus dan Idul Fitri 1433 H

Video Komandan Sambut 17 Agustus dan Idul Fitri 1433 H durasi 1 menit

Selengkapnya >>

Idris Galigo Bisa Diberi Sanksi

MAKASSAR– Ketua DPP II Partai Golkar Bone Andi Idris Galigo bisa mendapatkan sanksi tegas dari partainya jika masih tetap mengampanyekan putranya Andi Irsan Galigo yang maju lewat jalur independen di Pilkada Bone 2013.

Juru Bicara DPD I Partai Golkar Sulsel Maqbul Halim mengatakan, Golkar tetap menegakkan aturan partai sesuai dengan petunjuk organisasi.Jika Andi Irsan Galigo resmi mendaftar sebagai calon bupati di Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka Golkar akan menjatuhkannya. “Rekomendasi DPP dengan jelas mengusung Andi Fahsar Padjalangi dan semua kader diminta patuh pada keputusan itu. Jika ada kader yang melanggar, pasti akan disanksi,” ujarnya kepada SINDO di Makassar, kemarin.

Hanya saja,kata dia,saat ini Idris Galigo yang juga Bupati Bone dua periode itu belum bisa dikatakan melanggar aturan partai, karena anaknya belum terdaftar sebagai calon bupati di KPU. Terkait beberapa baliho yang memajang foto Idris dan Irsan, Maqbul menilai belum bisa dikatakan pelanggaran. “Selama Irsan belum terdaftar sebagai calon di KPU, Golkar belum punya pegangan hukum untuk menjatuhkan sanksi, baik kepada Irsan maupun kepada Idris jika terbukti mengampanyekan anaknya,” paparnya.

Selain mengampanyekan anaknya yang maju lewat jalur independen melalui baliho dan mobilisasi para pendukungnya, Idris juga mulai terangterangan memberi ruang kepada calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar di daerahnya. Bahkan,Idris secara khusus memfasilitasi kedatangan Aziz Qahhar Mudzakkar untuk ceramah di Bone.

Terkait hal itu, Maqbul mengaku bahwa Idris mengundang dalam kapasitasnya sebagai bupati Bone. “Tidak ada kaitan dengan Golkar terkait Aziz yang diundang ke Bone. Undangan dari Idris itu dalam kapasitasnya sebagai bupati dan bukan ketua Golkar Bone,”tuturnya. Sebelumnya,Korwil Golkar Sulsel Nurdin Halid sudah mewanti-wanti akan memberikan sanksi kepada kader yang membelot dan tidak menjalankan keputusan partai.

Mantan Ketua Umum PSSI selama tujuh tahun berturutturut itu mengingatkan kepada semua kader partai berlambang pohon beringin, khususnya di Bone dan Takalar untuk patuh pada keputusan partai. Terkait Irsan di Bone, Nurdin mengatakan,DPP telah meminta ke DPD I Golkar Sulsel untuk segera melaporkan jika memang terbukti melawan partai. Dia mengaku, Golkar akan segera menjatuhkan sanksi jika terbukti Irsan mendaftar di KPU.

Sedangkan bagi Andi Idris Galigo, DPP Golkar telah mengingatkan agar patuh pada aturan partai. Jika terdapat bukti Idris melakukan upaya kampanye atau sosialisasi pascapendaftaran Irsan, maka Golkar tak akan segan-segan menjatuhkan sanksi organisasi. “Jangan kan memasang baliho, walaupun hanya melalui SMS Idris melakukan kampanye untuk calon di luar Golkar, maka itu akan diberikan sanksi,” kata Nurdin belum lama ini.

Sementara itu, Pengamat Politik Unhas Adi Suryadi Culla menilai, sikap pembangkangan yang ditunjukkan Andi Idris Galigo terhadap keputusan partainya, dianggap sangat berpotensi merugikan Golkar. Untuk meredam itu, kata dia,Syahrul atau DPD I Golkar Sulsel harus mengutamakan kompromi politik. Sebab, jika mengedepankan ancaman sanksi,maka hal itu tidak akan menguntungkan,baik di Pilkada Bone maupun di Pilgub Sulsel.

“Ini yang terjadi di Bone ada kesenjangan antara DPD I dan Idris Galigo. Padahal, politik itu semua bisa dikompromikan. Sekarang Syahrul harus menengahi itu dan mencari solusi, karena kalau hanya mengancam, itu akan memperkeruh suasana saja,”tuturnya. Menurut dia, selagi belum ada pendaftaran resmi di KPU Bone, maka peluang duduk bersama mencari jalan terbaik masih memungkinkan.

Apalagi, putra Idris yang ingin maju masih tercatat sebagai pengurus DPD I Golkar Sulsel. Soal bargaining yang bisa dikompromikan,lanjutAdi,banyak hal yang bisa ditawarkan. Salah satunya memberikan jabatan Ketua DPRD Bone kepada Irsan atau sebaliknya ke Fahsar jika tidak terpilih nantinya.

“Ini kan yang belum dilakukan DPD I sekarang.Idris sebagai Ketua DPD II tentu punya alasan tersendiri kenapa sikapnya seperti itu. Makanya harus dikompromikan jika Golkar ingin terjaga di sana,” paparnya.

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/517918/
Akses : Rabu, 08-08-2012

Selengkapnya >>

Golkar: Syahrul Netral Hanya Pernyataan Pribadi

PALOPO – Pernyataan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo bahwa dia memilih netral di Pilkada Palopo dinilai tidak dalam kapasitasnya sebagai ketua Golkar.

Koordinator Wilayah Luwu Raya DPD I Golkar Sulsel,Armin Mustamin Toputiri menegaskan, Partai Golkar pasti solid mendukung setiap kadernya yang maju di pilkada, tak terkecuali di Pilkada Palopo. Pernyataan Syahrul yang memilih netral di Pilkada Palopo ditafsirkan Armin sebagai pernyataan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar. “Sikap Partai Golkar sangat jelas dan tegas,yakni menjaga kewibawaan partai di setiap pilkada. Sehingga, Golkar akan mendukung penuh kadernya yang maju di pilkada karena itu bagian dari menjaga kewibawaan partai. Ini mutlak,” tegas Armin kemarin.

Saat meresmikan posko pemenangan Sayang Jilid II di Palopo Jumat (3/8), Syahrul mengatakan tidak akan memihak salah satu calon wali kota di Pilkada Palopo. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak lantaran Golkar mengusung calonnya di Pilkada Palopo, yakni Wakil Wali Kota Rahmat Masri Bandaso.Pernyataan ini juga dianggap bisa memengaruhi psikologi kader Golkar di daerah lain.

Alasan Syahrul netral, yakni beberapa calon yang bertarung di Palopo itu punya ikatan emosional dengannya.“Iya, saya netral di Pilkada Palopo karena beberapa calon yang maju adalah sahabat dan kerabat saya,” ujar Syahrul. Armin mengatakan, Rahmat Masri Bandaso yang akan diusung Golkar di Palopo wajib didukung dan dimenangkan seluruh elemen Golkar, termasuk DPP,DPD I,dan DPD II Golkar se-Luwu Raya. “Seluruh mesin partai akan dikerahkan untuk memenangkan calon Golkar, termasuk di Palopo nanti,”ujar anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar ini.

Menanggapi pernyataan Syahrul yang akan netral di Palopo itu,Juru Bicara Golkar Sulsel Maqbul Halim mengatakan, sebagai ketua partai,Syahrul tidak mungkin netral di semua pilkada kabupaten/kota. Pernyataan yang dilontarkan Syahrul itu diakuinya dalam kapasitas dia sebagai Gubernur Sulsel. “Acara di Palopo itu adalah acara di mana Syahrul diundang dalam kapasitas gubernur. Itu bukan acara Golkar.Sebagai gubernur,Syahrul harus netral, tapi sebagai ketua Golkar tentu dia akan mendukung calon Golkar,“ jelas Maqbul kemarin.

Maqbul mengatakan,Syahrul memang selalu meminimalisasi adanya benturan kepentingan dan jabatan.Terbukti pada pilkada setentak 10 daerah 2010 yang diikuti oleh calon Golkar, tidak satu pun yang ikut dikampanyekannya.“ Kalau kita lihat, memang beliau seperti itu. Pada 2010 lalu, Syahrul tidak turun kampanye.Tapi tentu dia mendukung dan membantu calon Golkar karena dia yang memberi persetujuan agar calon Golkar diusung,“ katanya.

Maqbul mengatakan, kemungkinan beberapa pilkada yang akan digelar di Sulsel mendatang juga akan seperti itu.“Kita tidak tahu apakah Pak Syahrul masih akan seperti itu. Tapi, kalau bercermin dari pilkada sebelumnya, sepertinya dia akan konsisten,”katanya. Munculnya pernyataan Syahrul untuk netral itu tersebut dinilai manuver untuk meraih dukungan dari para simpatisan dan pendukung kepala daerah di luar calon Golkar untuk Pilkada Palopo.

Sebab,jika pendukung calon lain di luar calon Golkar ikut mendukung dia di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, maka Syahrul diprediksi akan meraih kemenangan di wilayah Palopo. Pengamat politik dari Unhas Aswar Hasan mengatakan,pernyataan Syahrul itu harus dilihat dulu konteksnya. Jika dia menyatakan netral dalam kapasitas sebagai gubernur,maka itu sudah benar karena gubernur memang harus netral.

Namun, jika itu dilontarkan sebagai ketua partai, maka dia menilai itu sebagai pernyataan politis. Menurut dia,bisa saja Syahrul melihat konstelasi politik di Palopo menjelang Pilgub Sulsel bukan dominasi Golkar sehingga politisi non-Golkar pun akan dirangkul. “Pernyataan itu memang bersayap.Tapi, saya kira ada upaya dia untuk menarik kader partai lain untuk masuk ke dalam barisan pendukungnya,” ujar dosen Fisip Unhas ini kemarin.

Ketua Harian Partai Golkar Palopo, Andi Cincing, tak menampik bahwa Syahrul memiliki hubungan emosional yang dekat dengan beberapa calon wali kota dan wakil wali kota Palopo. Kedekatan itu, kata dia,tidak bisa dilepaskan begitu saja karena Pilgub Sulsel akan digelar bersamaan dengan Pilkada Palopo,22 Januari 2013 mendatang. “Jadi,wajar saja jika secara pribadi, beliau menyatakan netral karena kedekatan dan pertemanan yang sudah terjalin lama dengan beberapa calon wali kota dan wakil wali kota Palopo,”katanya.

Namun, mantan anggota DPRD Palopo ini mengatakan, jika diperhadapkan pada garis partai,maka Syahrul dalam kapasitasnya sebagai Ketua Golkar Sulsel tidak akan netral.Sebab, Syahrul memiliki tanggungjawab besar untuk memenangkan setiap calon kepala daerah yang diusung Golkar di pilkada, termasuk di Palopo. “Saya yakin dan percaya,beliau bisa menempatkan diri sebagai ketua Golkar sekaligus sebagai pribadi,”katanya.


Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/517286/
Akses : Senin, 06-08-2012

Selengkapnya >>