Cek Nama Terdaftar, Bisa Lewat SMS

28 July 2007 - 09:07:17
MAKASSAR -- Amburadulnya data pemilih yang diserahkan pemprov ke KPU Sulsel ternyata mengundang keprihatinan banyak pihak. Terutama dari kalangan LSM dan kampus.Terbukti, kalangan LSM dan kampus dengan sukarela menggabungkan diri dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sulsel Damai dan Demokratis (Konspirasi). Tujuan mereka bergabung untuk membantu KPU dalam menyosialisasikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke masyarakat.


"Pengalaman selama ini, masyarakat enggan mendatangi PPS untuk mengecek namanya terdaftar atau tidak sebagai pemilih," ungkap juru bicara Konspirasi, Andi Ahmad Yani dalam keterangan persnya di Kafe Biru, Jumat 27 Juli sore.

Untuk itu, kata dia, Konspirasi hadir untuk mem-back up KPU dan memudahkan masyarakat. Sebab, bagi masyarakat yang tidak mau repot-repot datang ke PPS untuk melihat namanya, cukup mengirim SMS, menelepon, atau lewat email.

"Semangat KPU Sulsel yang rela melanggar undang-undang asal daftar pemilih akurat harus direspons," katanya.

Sekadar diketahui, KPU Sulsel memang memutuskan memperpanjang masa pengumuman DPS dan pendaftaran pemilih tambahan. Hal itu terpaksa dilakukan KPU guna menyiasati amburadulnya DP4 dari pemprov.

"Oleh karena itu, kami bersedia membantu KPU. Termasuk mengimbau masyarakat untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih," kata Ahmad Yani.

Sehubungan dengan itu, lanjutnya, Konspirasi sudah membuat Gardu Informasi Pengecekan (GIP DPS). Antara lain di Jl Ketapang No 50, Jl Sunu Kompleks Unhas Blok D No 18, Jl AP Pettarani III No 99, dan beberapa lainnya.

"Tapi untuk lebih mudahnya, cukup SMS, telepon, atau email," katanya.

Untuk telepon, ada lima nomor yang bisa dihubungi, yakni 0411-420581, 0411-5038613, 0411-432714, 0411-8213920, dan 0411-550904. Adapun nomor untuk SMS adalah 0411-5049499. Caranya, ketik cek spasi nama spasi umur spasi kelurahan spasi kecamatan. Kalau mau email, kirim ke email konspirasi di cekdps@yahoo.com. Untuk email, tulis subject: cek dps dengan content: nama, umur, kelurahan, kecamatan.

Di setiap gardu, katanya, sudah disiapkan CD DP4 dari KPU Sulsel. Oleh karena itu, bagi siapa yang mengecek, tinggal disearching di komputer. Kalau memang ada dan terdaftar, tentu akan ketahuan.

Apakah pengecekan ini bisa juga untuk daerah lain? Ahmad Yani yang didampingi anggota dari Koalisi dan anggota KPU Makassar yang membidangi data pemilih, Maqbul Halim mengatakan, untuk sementara, layanan ini baru untuk Kota Makassar.

"Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan untuk daerah lain, kalau ada teman-teman yang mau bergabung. Sebab, organisasi ini tidak eksklusif," katanya.

Modalnya, kata Ahmad Yani, cukup dengan memiliki komputer dan line telepon yang bisa dihubungi. Dan satu lagi, katanya, siap bekerja sukarela. Sebab, kegiatan ini tidak ada dananya, tidak ada founding. Murni untuk membantu masyarakat dan KPU dalam mewujudkan pilkada damai, sukses, aman, dan demokratis dengan menyiapkan data pemilih yang akurat.
"Soal CD data pemilih, KPU tentu bisa menyiapkan," tandasnya. (har)

Sumber: KPU Sulsel (last access: 10/31/2007)

Selengkapnya >>

Upaya dalam Pengembangan Lembaga dan Aktivitas Media Watch*)

Oleh Maqbul Halim^**)

Saat ini, kita sedang berhadap dengan industri media yang me-“raksasa” secara bisnis. Korporasi bisnis telah mengarah kepada upaya kepemilikan media melalui saham-saham perusahaan media. Selain dari itu, berbagai perusahaan juga telah melakukan join dengan perusahaan media, juga perusahaan pemilik media dengan perusahaan pemilik media lainnya. MNC, misalnya, berhasil mengandeng tiga stasiun televisi: Global TV, RCTI, dan TPI, serta satu jaringan radio Trijaya dan satu koran nasional SINDO. Perusahaan besar seperti penerbit harian KOMPAS, Gramedia, juga mengembangkan bisnisnya selain dari penerbitan harian KOMPAS dan koran Tribunnya di daerah-dearah, seperti Penerbit Gramedia, Toko Buku Gramedia, hotel Santika Grup, dan sebagainya.

Industri media cetak pun juga sedang berpacu dalam “arena” bisnis media. Jawa Pos Network News (JPNN) mengembangkan media satelitnya di daerah-daerah, seperti harian FAJAR, Maluku Pos, Riau Pos, Kaltim Pos, Surya, dan lain-lain. Di Sulawesi Selatan, FAJAR, yang merupakan anak jaringan JPNN, juga mengembangkan jaringan bisnis medianya: BKM, Ujungpandang Ekspres, Radar Sulbar, Palopo Pos, Pare Pos, Ambon Ekspres, Kendari Pos. Selain itu, FAJAR grup juga mengembangkan bisnis di luar penerbitan: Makassar Ekspo, FAJAR Transport, Perkebunan Kokon, Fajar Tours & Travel, STIKOM Fajar, FAJAR Nitro, FAJAR TV, FAJAR FM dan lain-lain.

Selain persoalan bisnis sebagai ancaman bagi produk-produk berita institusi media, perkembangan dalam sektor politik, sosial, dan budaya juga masih tetap menyisakan persoalan. Media menjadi instrumen yang memegang peranan penting untuk menciptakan keadilan

Jika merujuk pada isi UU no. 40/1999 tentang Pers, kelompok media watch yang ada ini bisa dilihat sebagai bagian dari peran serta masyarakat untuk turut “mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan” (pasal 17, ayat 1), yang dilakukan dengan cara:

1. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
2. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional (pasal 17, ayat 2)

Dalam latarnya, industri media saat ini memang berkembang dengan mengikuti arah liberalisasi, namun di dalamnya juga persoalan; hanya sangat sedikit grup media yang menguasai industri media di Indonesia. Bagaimana pun juga ketika kita bicara tentang diversifikasi kepemilikan dan isi dari industri media, perkembangan tersebut tentu mengkhawatirkan. Untuk itu media watch juga perlu memiliki kapasitas tertentu untuk menjadi pemberi masukan dan rekan dialog dari industri yang sudah berkembang dengan sedemikian pesat, dan di dalamnya terkait dengan sumber daya manusia dan modal bisnis yang tak kecil jumlahnya.

Sasaran media watch adalah menunjukkan dominasi informasi dan yang biasanya dimiliki oleh pihak-pihak berikut:

1. Kekuasaan Pemerintah/Negara. Pihak pertama ini biasanya diidentifikasi berdasarkan indikasi regulasi yang berusaha memberikan pembatasan-pembatasan bagi kemerdekaan pers atau kebebasan informasi. Ruang publik pemberitaan berubah menjadi corong bagi kepentingan-kepentingan kekuasaan pemerintah/negara. Pembatasan ini memberi pengaruh yang cukup mujarab terhadap isi berita dan informasi yang diproduksi oleh lembaga-lembaga media.
2. Kekuasaan Modal. Dominasi dalam bentuk kedua ini biasanya ditunjukkan oleh adanya orientasi yang kuat bagi komersialisasi produk-produk media, termasuk produksi-produksi berita. Berita sebagai salah satu produk institusi media dalam kelompok kedua ini berkembang ke dua model: menyisihkan kepentingan publik dari ruang publik dan mengamankan korporasi bisnis tertentu.

Dua kelompok bentuk dominasi informasi di atas itulah yang menentukan latar belakang kapasitas yang diperlukan oleh lembaga-lembaga media watch. Jika perkembangan media yang memproduksi berita/informasi berada zona dominasi kekuasaan negara/pemerintah, maka institusi media watch harus berasal dari masyarakat atau publik itu sendiri. Institusi media watch yang muncul dari kepentingan masyarakat atau publik ini bukan bagian dari perangkat aparatus (state apartus) maupun program-program pemerintah. Indonesia pernah memiliki perangkat aparatus yang bertindak sebagai lembaga media watch, yaitu Departemen Penerangan. Selain itu, Indonesia juga pernah mengembangkan program-program media watch seperti populer dengan nama “Pers Pancasila”.

Dominasi dalam bentuk kelompok kedua menggiring lembaga-lembaga media menjadi lembaga industri. Oleh karena itu, semua fungsi-fungsi lembaga media diorientasikan kepada upaya penciptaan laba sebanyak-banyaknya. Ruang publik yang menjadi ranah bagi industri media dalam mengembangkan pemberitaan-pemberitaan, berubah menjadi komoditi dan menjadi bagian dari modal dasar korporasi dan konglomerasi. Dalam kondisi ini, society atau publik tentu berada dalam posisi yang lemah atau kecil di hadapan industri media yang pure kapitalistis. Kekuasaan negara/pemerintah diperlukan dalam persoalan ini.

Ada dua model keterlibatan kekuasaan pemerintah/negara yang diperlukan dalam persoalan ini: pertama, fungsi regulasi negara/pemerintah perlu memberi perlindungan terhadap kepentingan publik/masyarakat dari kepentingan-kepentingan bisnis semata oleh industri media. Tetapi perlu dicatat dalam hal ini bahwa regulasi pemerintah bukan untuk mengatur isi dan bentuk produk-produk industri media, melainkan mengorganisir akumulasi modal dan korporasi industri media agar tdak berpotensi melenyapkan bentuk dan keragaman isi berita-berita yang diproduksi lembaga media tersebut.

Model keterlibatan kedua adalah memberi ruang bagi tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga media watch oleh institusi-institusi sosial sebagai upaya memperkuat masyarakat sipil dalam berhadapan dengan institusi bisnis besar media berita. Lembaga-lembaga media watch dalam hal ini tidak perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti program-program yang dianggarkan melalui APBD atau APBN, atau juga standarisasi secara nasional sebagai bentuk pelayanan. Dukungan yang diperlukan oleh lembaga media watch ini adalah keberpihakan melalui produk kebijakan dan regulasi, serta keberpihakan politik ketika berhadapan dengan institusi bisnis media.

Secara umum, untuk mengadapi dua model dominasi informasi melalui media ini, pihak yang menjalankan media watch ini terbagi ke dalam tiga kategori menurut kertas posisi media watch yang disusun oleh Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta tahun 2007.

• Pihak konsumen: Kidia (Kritis Media dan Anak) di Jakarta, Lembaga Konsumen Media (LKM) di Surabaya, Media Ramah Keluarga di Jakarta, Aliansi Anti Pornografi.
• Pihak Akademisi: Media Watch The Habibie Center (THC), LSPS di Surabaya, LP3Y di Yogyakarta.
• CSO/Eks Jurnalis: ISAI Jakarta, Lespi Semarang, LSPP Jakarta, Elsim Makassar, LPSAIR.

Sejak tahun 1999, Elsim Makassar mencatat beberapa poin pengalaman dalam menjalankan dan mengembangkan program pemantauan media atau biasa juga disebut Media Watch. Meski memiliki beberapa poin pengalaman itu, Elsim sendiri belum sepenuhnya dapat disebut menjalan fungsi-fungsi media watch.

Bentuk Penyelenggaraan Media Watch

Bantuan Lembaga Donor

Media Watch non Departemen Penerangan di Indonesia mulai bermunculan ketika majalah TEMPO dan EDITOR serta tabloid DETIK dibreidel tahun 1994. Sikap kritis terhadap media dari kelompok-kelompok masyarakat anti status quo waktu itu telah menandai adanya usaha-usaha untuk memberi sikap-sikap tertentu terhadap lembaga-lembaga media. Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta adalah salah satu lembaga media watch yang muncul ketika itu, yakni tahun 1994.

Lembaga-lembaga asing yang bertindak sebagai lembaga donor, adalah pihak yang banyak memberi sokongan dana terhadap munculnya lembaga media watch setelah berakhir kekuasaan Orde Baru. Hampir semua lembaga yang disebut sebagai lembaga media watch ketika itu menggantungkan operasional programnya dari agenda-agenda pendanaan donor asing itu. Praktis, setelah sokongan lembaga donor ini sedikit demi sedikit berkurang, program media watch oleh civil society organization (CSO) ini juga ikut reda. Sementara, secara organisasional, kapasitas CSO untuk meng-generate dana operasional sendiri masih sangat lemah.

Pada masa-masa awal, sepertinya memang tidak ada sub-program yang spesifik dari lembaga donor untuk memperhitungkan kesinambungan program-program media watch yang mereka danai itu. Kapasitas lembaga-lembaga media watch ini juga memang menyambut uluran lembaga donor itu dalam konteks proyek berjangka. Kelemahan kedua pihak ini, lembaga donor dan lembaga penerima donor untuk program-program media watch, membuat program ini tidak berkesinambungan dan kehabisan nafas ketika industri media baru saja mulai menguatkan otot-ototnya.

Elsim pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk hibah dari USAID untuk program media watch selama tiga tahun, 1999 – 2001. Program itu dilaksanakan secara berjaringan: Kippas di Medan, Lespi di Semarang, ISAI di Jakarta, LSPS di Surabaya, Radio MARA di Bandung, LP3Y di Yogyakarta dan Elsim di Makassar. Kegiatan-kegiatan program tersebut antara lain; penelitian berita-berita, up-grading kru redaksi media, dan pendidikan jurnalis.

DO (Delivering Order)

Ada pula kalanya, media watch diselenggarakan untuk memenuhi permintaan pihak-pihak yang membutuhkan output program media watch ini. Pihak yang membutuhkan itu seperti badan-badan dalam pemerintah, perusahaan, atau lembaga-lembaga kepentingan tertentu. Untuk menyelenggarakan program media watch ini, pihak yang membutuhkan akan menyokong sepenuhnya dengan dukungan dana bagi operasional program ini.

Orientasi dan target program media watch pesanan ini ditentukan oleh pemberi DO. Oleh karena itu, penakanan media watch dalam rangka aktualisasi kepentingan publik tentu saja tidak mejadi maksimal. Kepentingan yang prioritas untuk dielaborasi dalam kegiatan-kegiatan media watch adalah kepentingan yang sifatnya sektoral dan privat. Meskipun ada sikap kritis yang mungkin terbaca dari aktivitas watch ini, sikap kritis itu telah tidak mewakili keseluruhan kepentingan pubik secara total.

Ada empat kategori pihak-pihak yang biasanya memesan program media watch, yaitu:

• Lembaga Media itu sendiri: lembaga-lembaga media kerap membutuhkan media watch untuk mengukur kelemahan dan kekurangan produk beritanya, dan sekaligus mengestimasi citra publik terhadap institusinya.
• Pemerintah: media watch dibutuhkan untuk mencari dukungan dari pihak lain untuk mengurangi keadaan yang kontra-produktif dari produk berita media mengenai program-program pembangunan, sekaligus mengidentifikasi sikap-sikap oposan terhadap kebijakan pemerintahan.
• CSO (Ornop dan Ormas): mengidentifikasi sikap dan produk media yang mendukung atau yang kontra produktif terhadap program dan misi kelembagaan yang tengah diusung oleh CSO yang bersangkutan. Program yang pernah diselenggarakan elsim dalam kategori ini adalah Program Media Watch untuk Pemilu 2004 yang diselenggarakan oleh Yayasan SET Jakarta, Media Watch untuk Pemantauan Pilkada Bupati di Sulsel tahun 2005 yang diselenggarakan KOPPSS.
• Sektor swasta: program media watch yang dipesan oleh perusahaan-perusahaan. Yang terakhir ini lebih sebagai bagian dari kegiatan kehumasan oleh peruahaan yang bersangkutan.

Salah satu kelebihan dari program pesanan ini adalah memungkinkan lembaga watch ini mampu melepaskan diri dari ketergantungannya pada lembaga-lembaga donor. Selain itu, memungkinkan juga untuk mensinambungkan operasional administrasi program-programnya secara swadaya pada masa-masa selanjutnya.

*) Disampaikan pada Forum Sosialisasi Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Pemantau Media. Diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) Republik Indonesia, di Hotel Banua Makassar, 26 Juli 2007.

**) Direktur Lembaga Studi Informasi dan Media Massa (ëLSIM) Makassar

Selengkapnya >>

Penyusunan Laporan Investigasi

Oleh Maqbul Halim

Penulisan laporan investigasi sesungguhnya adalah sebuah kisah. Ia suatu kisah yang berbicara kepada pembaca/pendengar, ia menceritakan seperti seseorang berkisah tentang prestasi heroiknya dalam suatu peristiwa. Pelaporan investigasi adalah upaya menyusun temuan-temuan fakta ke dalam pengisahan. Oleh karena itu, laporan investigasi tentang suatu hal membawa pendengar/pembaca/penonton (publik) ke suatu dunia yang sama sekali lain dari pengetahuan/wawasan mereka secara reguler.

Laporan hasil investigasi, karena itu, tentu berbeda dengan jenis laporan jurnalisme lainnya seperti hot-news, stright news, feature news, deepth reporting, dan seterusnya. Meski demikian, penyajian laporan jurnalisme investigasi juga menyerupai feature news. Juga tetap bertumpu pada unsur-unsur jurnalisme lazim: apa, siapa, kapan, dimana, kenapa, dan bagaimana.

Laporan investigasi tidak berorientasi kepada kecepatan dan respon reaktif, melainkan akurasi dan kompleksitas masalah. Suatu laporan investigasi yang belum mencapai standar proper to publish, terkadang membutuhkan pendalaman dan verifikasi kembali dengan cara riset, survei, wawancara, komparasi antar dokumen, konfirmasi dokumen pada otoritanya, konfirmasi kepada ahli (bukan pakar) dan sebagainya. Hal ini diperlukan agar pokok laporan mengandung penguatan fakta. Penulisan laporan investigasi dalam bentuk laporan jurnalisme, dengan demikian, kerap membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Yang diharapkan dalam laporan investigasi adalah:

• Merangkai berbagai peristiwa dan fakta yang tercerai-berai atau seakan tidak saling berhubungan menjadi sesuatu yang utuh dan merupakan suatu rangkaian logis,
• Menghubungkan suatu unit dengan dengan unit lainnya berdasarkan fakta-fakta yang memiliki fungsi korelator,
• Laporan investigasi membuat suatu permasalahan menjadi jelas dan terang,Menunjukkan adanya fokus pada subyek permasalahan yang dikelilingi oleh obyek, dimana keduanya berada dalam lingkaran permasalahan yang dilaporkan.

Pelaporan Investigasi tetap memakai dasar pelaporan yang biasa dikerjakan kalangan jurnalis. Yakni: Awal (leads), tengah/tubuh (middles/body), dan akhir/penutup (endings). Struktur laporan umumnya digunakan untuk kegiatan investigasi dalam skala kecil dan sederhana, dan dikerjakan oleh tim yang kecil pula.

Leads/Pengantar

• Descriptive Leads
• Narraive Leads
• Anecdotal Leads

Ketiga jenis pembuka ini biasanya digunakan oleh jurnalis sekaligus bila hendak menfokuskan laporannya pada sosok tokoh atau kelompok. Pembuka biasanya berfungsi sebagai trigger bagi pembaca/pendengar/penonton sehingga mereka mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dikisahkan oleh laporan ini.

Dalam menyusun suatu pembuka, kita juga bisa meniru gaya yang disebut Teknik Murray dengan nama 30 Questions. Pertanyaan tersebut antara lain:

• Apakah yang diperlukan pembaca untuk segera mengetahui;
• Apa yang mengejutkan saya seusai saya mereportase kisah tersebut;
• Dimana letak konfliknya;
• Apa yang mesti dinyatakan dalam kisah;
• Apa sudut pandang (point of view) yang tepat bila hendak menceritakan suatu kisah;
• Dapatkan esensi masalah tersebut dikemas menjadi anekdot, imaji, metapor, kutipan, dan sebagainya.

Contoh Pembuka Anekdot

Dalam dokumen operasi polisi kehutanan, selama lima tahun terakhir, hanya ada dua kasus illegal loging yang diproses secara hukum, satu di antaranya dilimpahkan ke pengadilan namun akhirnya divonis bebas (inkra). Data dari Dinas Kehutanan menunjukkan adanya laju kerusakan kawasan hutan akibat illegal loging yang mencapai 60 persen dalam lima tahun terakhir. Keadaan ini menyulitkan untuk memahami apa saja kerja polisi kehutanan selama lima tahun itu. Rasio persentase lahan yang diawasi oleh setiap personel polisi kehutanan yang ada adalah kurang lebih tiga persen. Dari perangkat dan peralatan operasional yang mereka miliki, hanya jin yang berkeliaran di hutan yang tidak mampu ditangkap.

Kita mungkin juga sulit memahami, mengapa mobil-mobil patroli hutan itu lebih banyak berkeliaran dan berdomisili di kawasan kota. Mungkinkan illegal loging itu terjadi di kawasan kota yang nyaris tanpa berhias pohon-pohon?

Tubuh (middles/body)

• Aktor adalah sisi paling penting dalam suatu masalah. Aktor yang dimaksud berupa perseorangan, kelompok, komunitas, suatu otorita kelembagaan, dan seterusnya. Dasar penokohan dalam hal ini adalah potensinya dalam mengambil tindakan, menjatuhkan pilihan-pilihan, memberi penilaian-penilaian, membangun argumen, dan merespon. Sebaiknya dipastikan bahwa tokoh tersebut merupakan titik sumbu yang mempengaruhi permasalahan/peristiwa (subject to story).

• Cobalah anda menceritakan suatu prahara tanpa kisah manusia di dalamnya. Misalnya, kisah lenyapnya binatang dinosaurus ketika planet Mars ditabrak oleh meteor raksasa pada ratusan ribu tahun silam. Bandingkan kisah tersebut dengan kisah, misalnya, lenyapnya kehidupan warga akibat pencemaran teluk buyat. Manusia dengan segala permasalahannya menjadi poros utama pada setiap pengisahan hasil-hasil investigasi. Bandingkan juga peristiwa gempa di bulan dengan meledaknya stasiun bumi di Manado yang menewaskan empat orang pegawainya dan melumpuhkan jalur komunikasi di kota itu selama sepekan.

Kisah meteor raksasa yang menabrak planet Mars dan gempa di bulan menjadi tidak penting karena tidak terkait dengan eksistensi manusia, yakni kehidupanya. Sebaliknya, pencemaran teluk buyat dan meledaknya stasiun bumi menjadi penting untuk dikisahkan karena menyentuh sisi kehidupan manusia. Letak subtansi yang terakhir ini adalah adanya unsur-unsur tindakan aktor sebagai jiwa permasalahan.

• Isi suatu peristiwa adalah tindakan-tindakan. Tindakan yang penting adalah tindakan para aktor dari karakter utama permasalahan. Pengisahan tindakan ini menyerupai suatu plot dalam kisah-kisah novel atau roman. Pengisahan melalui adegan-adegan menjadi penting karena permasalahan ditunjukkan oleh seluk-beluk peristiwanya.

• Pada awal perancangan proposal liputan investigasi, berdasarkan fokus permasalahan, beberapa bagian dari permasalahan itu juga telah ditetapkan ke dalam berbagai kategori dan klasifikasi. Dalam pelaporan investigasi yang menggunakan metode Litrary Journalism, dengan demikian, kita juga telah mengoleksi berbagai adegan (bagian-bagian kisah), yang sebagian tidak dapat langsung digambarkan secara berkesinambungan menuju kisah berikutnya. Seringkali ada bagian-bagian yang telah teridentifikasi kategori-kategori dan klasifikasinya namun belum runtut atau belum menjadi mata rantai bagi bagian kisah yang lain.

DI sinilah dibutuhkan transisi yang menjadi alat perekat yang berfungsi merekatkan antara satu kalimat dengan kalimat lainya atau dari satu prafraf ke prafraf lainnya. Transisi membuat semua penceritaan menjadi jelas logikanya.

• Perangkat penulisan lain yang diperlukan untuk pelaporan hasil investigasi adalah majas-majas, seperti majas metapora, persamaan. Metapora, misalnya, mengambarkan kedustaan wakil rakyat dengan kedustaan pada Tuhan karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Majas persamaan seperti mempersamakan koruptor dengan tikus.

• Dalam tubuh laporan investigasi, sedapat mungkin alur laporan mengeksploitasi titik-titik dramatis persoalan (bukan mendramatisasi), memetakan kontroversi-kontroversi di dalamnya.

• Dalam penyusunan tubuh laporan, diperlukan aktor yang dapat dikompilasi menjadi pokok dan sosok. Pokok adalah riwayat atau risalah tokoh yang bersangkutan. Kita bisa bercerita tentang orang tersebut dengan tangannya yang dingin menangani masalah citra suatu lembaga atau perusahaan sebagai penghancur lingkungan hidup, hingga suatu ketika perusahaan tersebut menjadi bagian dari gerak hidup sosial masyarakat yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan ditangani orang tersebut.

Penutup (Ending)

• Bagian akhir laporan investigasi umumnya hanya menyajikan kisah kepada publik kisah-kisah. Mengenai bagian mana yang penting dan apa kesimpulannya (judgment) , diserahkan sepenuhnya kepada publik.

• Kerap pula, bagian akhir laporan investigasi berbentuk epilog manakala peristiwa yang dikisahkan itu memiliki titik kulminasi (flash-back) yang menyerupai puncak gunung es.

• Suatu akhir, sebaiknya betul-betul mengakhiri kisah ibarat kematian di ujung kehidupan seorang jawara sejati

Contoh Laporan Investigasi yang mengalihkan:

Masyarakat umumnya menerima suatu suatu yang masuk akal mengenai pembangunan jalan lingkar (ring road) di suatu kota. Asumsi-asumsi yang mereka miliki adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terdongkrak melebihi standar pertumbuhan lazim. Berbagai sentra industri dan perkebunan akan terintegrasi yang juga secara tidak langsung berarti menekan biaya produksi barang dan jasa. Pembangunan jalan lingkar itu juga menyerap tenaga kerja yang banyak, sekaligu ikut menggerakkan sektor ril.

Laporan Investigasi yang menegasikan:

• Proyek itu tidak diperlukan dengan alasan komponen-komponen penggerak ekonomi yang masih butuh waktu 20 tahun untuk mencapai situasi itu. Fokusnya adalah pemborosan.


• Proyek itu didanai dengan utang luar negeri, sementara utang luar negeri kian memberatkan APBN-APBD. Fokusnya: Pendapatan untuk bayar bunga utang, bukan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.


• Proyek itu diusulkan dan digolkan oleh salah partai atas dukungan finansial dari pengusaha atau perusahaan yang menyumbang kepada partai itu untuk kampanye pemilu legislatif atau kampanye pemilihan gubernur/walikota/bupati. Fokusnya: Kolusi


• Jalan lingkar itu secara nyata melenyapkan sebagian kawasan hutan dan merusak sumber-sumber air. Fokusnya: tidak lulusa amdal.

Mempersiapkan Penulisan

(Itule-Anderson)

1. pemakaian akumulasi fakta berdasar hasil pelaksanaan riset yang teliti dan ekstensif. Kuat dan lemahnya isi laporan investigatif yang dibuat, kerap tergantung dari proses pencarian data dan keterangan yang dikerjakan di dalam riset. Pelbagai tempat informasi, yang mesti dijelajahi, di antaranya, ialah perpustakaan umum, dokumentasi media massa, serta berbagai tempat lain yang menyediakan pelbagai catatan dan dokumen publik.
2. Mempergunakan keterangan-keterangan yang didapat dari proses wawancara, dengan arah pertanyaan yang telah dipersiapkan ke arah materi investigasi yang hendak dilaporkan. Rancangan pertanyaan, misalnya, diarahkan kepada jawaban-jawaban yang dapat menguatkan topik dan materi tulisan. Proses wawancara melibatkan pekerjaan mengurut sumber-sumber informasi dari pihak yang paling tidak penting sampai menjadi kunci keterangan yang dibutuhkan. Bekerjalah dari pemain yang tidak penting sampai pada pemain yang terpenting akan membuat proses wawancara bagi orang yang berada di tengah lingkaran jauh lebih mudah.
3. Segala keterangan telah dikonfirmasikan kepada narasumber. Hal ini berarti pengecekan berulang kalikepada sumber-sumber yang informasinya menjadi dasar materi liputan. Untuk itu, bicaralah pada sebanyak mungkin sumber. Konfirmasikan selalu informasi yang penting, paling tidak sebanyak dua kali, atau lebih jika memungkinkan. Jangan menggantungkan diri hanya pada satu sumber.
4. Memperhitungkan kerangka, atau konteks terkait dengan materi, melalui pelbagai keterangan yang didapat dari sumber-sumber off the record. Hal itu diperlukan guna menjaring pemahaman akan isi liputan yang memiliki banyak segi keterhubunganya dnegan pelbagai soal di masyarakat. Untuk itu, bila memungkinkan, segala keterangan dari sumber tanpa atribut jati diri ini dapat direkam. Jika mereka masih juga menolak, tanyak apakah mereka mengetahui sebuah sumber yang bersedia direkam.
5. Melakukan pemilihan jenis lead yang tepat. Jenis lead ringkasan, misalnya, umumnya dipakai untuk sebuah kisah investigatif yang hendak dilaporkan secara langsung. Jenis-jenis lead naratif, kontras, direct question, atau lainnya, biasanya dipakai untuk pelaporan kisah yang tidak langsung diungkapkan materi utama kejadiannya.
6. Pemakaian pragraf-pragraf berpeluru, yang membantu meringkas pemahaman khalayak, untuk awal sebuah laporan kisah investigatif yang penting. Hal ini akan memudahkan khalayak untuk langsung mendapatkan unsur-unsur penting dari pelaporan.
7. Dimensi humor dan ilustratif kerap dapat menarik emosi khalayak untuk terus mengikuti uraian wartawan.
8. Membuat jalinan pengisahan yang kuat dengan mempergunakan benang pengisahan yang telah diperhitungkan efektivitas kekuatan daya tariknya. Misalnya, memulai pengisahan melalui pelbagai tokoh (berita), atau melalui rincian kejadian yang dramatis, untuk akhirnya dikaitkan dengan topik dan materoi investigasi yang hendak diungkapkan.
9. Ketika materi liputan hendak dilaporkan secara serial, berbagai hal telah dipertimbangkan. Misalnya, dengan membagi pengisahan ke dalam subyek-subyek utama dan subyek-subyek tambahan (sidebar), serta memakai daya tarik foto-foto, gambar lain, dan grafik informatif.
10. Bila dipertimbangkan cukup efektif daya persuasinya, bentukan gaya penulisan melalui pelaporan Orang Pertama (first-person) bisa dimanfaatkan. Cara penulisan seperti ini biasanya akan melibatkan topik-topik yang bersifat pribadi, personal, atau privasi. Untuk memutuskannya, diskusi dengan editor atau pimpinan liputan merupakan jalan mendapatkan kepastian efektivitasnya.

*) Disampaikan sebagai hand-out pada Pelatihan Liputan Investigasi Masalah-masalah Lingkungan dan PSDA, diselenggarakan oleh Yayasan Lestari Manado, di Kota Kotamobagu, Kab. Bolaang Mongondo pada 17 – 22 Juli 2007.

**) Penulis: Direktur eLSIM Makassar.

Selengkapnya >>

Kelola Sampah Bukan Hanya untuk Adipura

* Catatan dari Diskusi Multi Pihak eLSIM

FAJAR, Makassar. Gagalnya Makassar meraih Adipura beberapa waktu lalu, harus menjadi cambuk bagi kota Anging Mammiri untuk meraih piala tertinggi di bidang kebersihan itu tahun depan. Laporan Rustan Bedmant


Produksi sampah kota Makassar setiap hari sebanyak dua ton. Angka ini berbanding terbalik dengan armada (95 unit) dinas terkait, yang hanya mampu mengangkut 1,2 ton. Jelas, ini sangat menghambat pendistribusian sampah, yang masih tersisa 0,8 ton.

Belum lagi dengan tenaga kebersihan yang hanya 117 orang. "Itu sudah termasuk tenaga pengawas. Yang efektif hanya 110 orang. Bayangkan dengan jumlah kelurahan yang mencapai 143," kata Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan (PLH & K) Makassar, M Ali Achmad, pada Diskusi Multi Pihak yang diselenggarakan Lembaga Studi Informasi dan Media Massa (eLSIM), di ruang rapat Kantor KPUD Sulsel, Jumat 6 Juli.

Diskusi yang mengkaji tentang Perda Kebersihan dan Perilaku Terhadap Sampah, itu menilai bahwa selama ini, upaya penanganan sampah tidak lebih hanya untuk berburu Adipura. Bahkan, penanganan sampah lebih bersifat politis dan proyek.

"Retribusi sudah menjadi ladang pendapatan daerah, bukan untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang bebas dari sampah," sebut Idris Muhammad, peserta diskusi.

A Syafiuddin B, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kementerian Lingkungan Hidup, menanggapi Ali Achmad yang mengemukakan rencana pemkot tentang kawasan tertib hanya di beberapa titik. "Bukan hanya itu (kawasan tertib) yang harus dijaga, tapi semua. Hal ini mengingat Makassar sebagai kota metropolis yang tiap tahunnya mendapat tambahan 20 titik penilaian Adipura."

Sementara Abd Rahman Nur, Ketua Yayasan Peduli Pemulung Makassar, menyarankan, agar pemerintah lebih menyentuh pemulung. "Ada 3000-an pemulung yang bergabung dengan kami, jika pemerintah melihat ini sebagai potensi, meski itu kecil, tapi setidaknya kami bisa membantu," ujarnya.

Selain itu, sinergi antara dinas terkait dengan masyarakat maupun pembuang sampah dengan para pemulung harus terjalin. "Juga mentalitas yang terlembagakan," tegas M Taufik dari Wahana Lingkungan Hidup.

Perda No 14 Tahun 1999 dan No 5 Tahun 2005, juga disorot, dianggap belum mampu menjadi pedoman. Terhitung, sejak tiga tahun lalu baru 68 kasus yang ditangani. Itu pun belum maksimal.

Yang terpenting, kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan Makassar bebas sampah. (*)

Sumber: FAJAR

Selengkapnya >>

Duka dan Panik di Tator

Rantepao, 5 Juni 2007

Petugas restoran Toraja Heritage Hotel menyambut saya pada pagi pukul 08.30, Sabtu 2 Mei 2007. Sembari tangan kiri saya tetap memegang tangan kanan Abi, tangan kanan saya juga menyerahkan kupon sarapan kepada petugas. Saya gembira ketika itu karena Abi selera makan Abi lebih besar dari biasanya. Pagi itu, anggota KPU Kota/Kabupaten dari seluruh Sulawesi Selatan sedang berjubel antri untuk sarapan pagi. Sesuai jadwal, kami semua akan mengikuti acara pembukaan Rapat Sosialisasi Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Rapat ini digagas oleh KPU Sulsel dengan menggandeng LSKP Sulsel sebagai pelaksana kegiatan (Event Organizer).

Di tengah riuh sarapan pagi itu, tersiar kabar bahwa Pak Hasanuddin yang terjatuh di depan kamarnya ketika hendak menuju sarapan di restoran, telah meninggal di rumah sakit Rantepao. Saya konfirmasi ke Ketua KPU Sulsel Mappinawang. Ia membenarkan bahwa salah seorang anggota KPU Pinrang, H. Hasanuddin S., SH., telah meninggal di rumah sakit, sesaat setelah tiba dari Toraja Hariget Hotel. Dari Ahmad Yani, Sekretaris Eksekutif LSKP, saya mengetahui bahwa Pak Hasanuddin meninggal karena penyakit stroke.

Pahir Halim, anggota KPU Kota Makassar dan sekaligus rekan saya di KPU Makassar yang ikut mengantar jenazah Hasanuddin ke Pinrang, ikut menambah sisi fenomenal kematian pensiunan PNS ini. Menurut pengakuan istri almarhum kepada Pahir di Pinrang ketika menerima jenazah suaminya, ia ditelepon oleh almarhum sekitar pukul 07.00 pagi (setengah jam sebelum detik kematiannya di RS). Ia berpesan agar istrinya menjaga anggota keluarga. Ia berpesan seperti itu pada istrinya karena dirinya akan "berangkat lebih dahulu". Setelah itu, bahkan, ia juga menelepon anak sulungnya yang berkerja di Kab. Soppeng agar menjaga adik-adiknya dengan baik.

Dua jam setelah itu, salah satu staf saya di KPU Makassar, Muslimin, juga mengalami gangguan kesehatan serius secara tiba-tiba. Ia terjatuh pingsan di Pasar Rantepao. Rekan-rekan kantor yang menemaninya di pasar ketika itu, langsung melarikannya kembali ke hotel. Di hotel, Mimin, sapaan akrab staf yang tengah menempuh studi S2 di Unhas ini, tidak mendapat perawatan apa-apa. Ketua KPU Makassar kemudian mengambil keputusan untuk melarikannya ke rumah sakit. Hingga di RS, Mimin belum sadarkan diri. Mulutnya mengeluarkan cairan berbusa putih, kejang-kejang, dan nafasnya tersengal-sengal.

Ia mulai sadarkan diri pada sore hari. Menurut analisa sementara tim dokter yang menanganinya, ia terkena penayakit yang umumnya dikenal dengan nama "Fertigo", suatu penyakit yang rentan terhadap sinar matahari siang, antara pukul 10.00 - 14.00. Ketika acara usai, Mimin dievakuasi ke Makassar dengan menumpang pada mobil saya. Sebelumnya, Mimin direncakan dievakuasi ke Makassar dengan menggunakan ambulance. Sayang pada Minggu itu, tak satu pun ambulans di Tator yang dapat dipakai untuk menempuh perjalanan dari Rantepao ke Makassar.

Saya betul-betul dirundung kepanikan. Apalagi, setelah saya hampir lalai. Abi yang mandi di kolam permandian untuk anak-anak milik hotel, ternyata tiba-tiba mengapung. Tidak bergerak, kaku, namun tetap berusaha bernafas. Melihat Abi yang demikian, saya langsung lompat ke kolam tersebut yang jarak permukaannya hingga ke dasar kolam hanya sebatas lutut orang dewasa ukuran tinggi orang Timur. Saya langsung membopongnya ke tepi kolam, lalu mengeluarkan air yang merasuk di mulut dan hidungnya. Ia baik-baik saja. Saya bersyukur.

Saya meninggalkan Rantepao menuju Makassar pada pagi, Minggu, 3 Mei 2007. Sebelum tiba di Makassar, kami mampir di Barru untuk makan siang di rumah Nurasia, salah seorang staff Kantor Sekretariat KPU Kota Makassar.

Selengkapnya >>