Kadir Remehkan Irman YL, justru Rugikan Golkar

Tingkah paket kandidat Pilkada Kota Makassar 2013, Supomo Guntur - Kadir Halid (SUKA) meremehkan Irman YL sebagai figur calon walikota Makassar adalah tingkah yang tidak perlu. Tingkah itu justru merugikan Partai Golkar.

Kandidat SUKA tidak perlu mengurusi kandidat lain. Karena SUKA adalah kandidat usungan Partai Golkar, dengan tingkahnya yang seperti itu, tentu saja Partai Golkar yang paling dirugikan. 

Kandidat Partai Golkar sekaliber Syahrul YL saja, tidak pernah meremehkan kompetitornya. Bahkan, kandidat Partai Golkar yang pas-pasan pun tidak sampai meremehkan kompetitornya. 

Cara-cara partai Golkar itu tidak meremehkan. Tetapi mengedepankan karya, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi kandidat itu sendiri. Yang seperti itu, bukan tanda-tanda Partai Golkar.

Selengkapnya >>

Natsir Mansyur: Nurdin Halid harus Mundur dari Golkar

Kekisruhan kepada anggota golkar sulsel yg terjadi saat ini dan menimbulkan kekisruhan di beberapa daerah di sulsel akan sangat mempengaruhi perolehan suara golkar, baik di pilkada maupun di pemilihan legislatif serta pilpres nanti.  

Untuk legislatif dpr ri yg ditargetkan nanti 2014 ditargetkan 11 kursi, saya kira 8 kursi asja yg dapat diraih, krn partai lain akan memanfaatkan kekisruhan dan keresahan anggota ini. Persoalan ini perlu segera diperbaiki sebelum perolehan suara golkar di Sulsel turun. 

Saya minta korwil golkar sdr Nurdin Halid dan Korprov Golkar Sulsel mundur sebelum suara Golkar turun drastis. Ini perlu agar ke depan kekisruhan dan keresahaan tdk bertambah parah. Kasihan Golkar kalau begini.

Thanks 

Natsir Mmansyur 

Pengurus DPP Partai Golkar

Aci, Natsir Mansyur, 0811853066

Selengkapnya >>

Supomo Guntur Pilih Uang

Nurdin Halid atas nama DPP Golkar, telah memutuskan adik kandungnya, Kadir Halid mendampingi Supomo Guntur sebagai kandidat Pilkada Kota Makassar 2013. Sebelum keputusan itu, sempat berkembang ketegangan-ketegangan kecil yang terkait dengan tiga figur lain yang juga berjuang untuk ditetapkan mendampingi Supomo. 

Tiga figur kader Golkar lainnya itu adalah Haris Yasin Limpo, Farouk M Betta, dan Andi Yagkin Padjalangi. Golkar Makassar menjagokan Haris dan Farouk, sementara Golkar Sulsel menjagokan Yagkin. DPP Golkar sendiri melalui Nurdin Halid menjagokan Kadir Halid.

Supomo ditetapkan lebih dahulu sebagai calon walikoka oleh DPP. Sementara pendampingnya, DPP serahkan kepada Supomo untuk menentukan sendiri. Hasilnya di kemudian hari, Supomo kirim hanya nama Kadir Halid kepada Nurdin Halid. 

Dalam sebulan terakhir, memang hanya kepada Nurdin Halid, Supomo meminta asistensi. Sementara terhadap Syahrul YL, ketua Golkar Sulsel, Supomo lebih memilih menghindar. Jadi, tentu saja Supomo mengusul nama pendampingnya berdasarkan asistensi dengan Nurdin Halid selama sebulan ini. 

Kuat dugaan, Supomo tidak memilih kehendak Syahrul YL karena pertimbangan finansial. Saya juga ikut mengetahui bahwa dalam soal dukungan uang, Syahrul bukanlah pilihan yang sepenuhnya betul. Meski demikian, Syahrul punya loyalis, punya konsep pemenangan yang "garated", dan punya tim yang berkali-kali terbukti memenangkan kandidat pilkada. 

Faktanya saat ini, Supomo lebih memilih kehendak Nurdin Halid sambil mengabaikan pertimbangan-pertimbangan Syahrul YL. Hal ini bisa berarti bahwa Nurdin Halid lebih bisa menjanjikan dukungan finansial. Alasan yang paling dekat bagi Supomo adalah bahwa untuk memenangkan pilkada Kota Makassar 2013, Supomo memerlukan dana yang terbilang besar. 

Karena itu, Nurdin Halid merupakan satu-satunya pilihan bagi Supomo untuk menjadi pendampingnya: Supomo Guntur - Nurdin Halid. Untuk operasionalnya, Nurdin menunjuk adiknya untuk menjalankan peran-perannya sebagai calon wakil walikota hingga selesai pilkada. 

Sepengetahuan saya, Partai Golkar wajib bekerja untuk mensukseskan paket resmi ini, mulai dari DPP hingga pimpinan tingkat kelurahan. Suara Golkar, Suara Rakyat.

Makassar, 8 Mei 2013

Selengkapnya >>

Narsisme Akut

Akhirnya, saya ditelan oleh arus narsisme. Suatu nasisme akut untuk mengusir ketidak-terkenalan

Selengkapnya >>

Buntut Kekalahan Di Pilkada Sinjai Dan Palopo - DPD I Minta DPP Golkar Bertanggungjawab

M. Roem/Wakil Ketua Bid Organisasi Partai Golkar Sulsel

MAKASSAR– Kekalahan kandidat yang diusung Partai Golkar Sulsel pada Pilkada Palopo dan Sinjai berpotensi terulang pada delapan daerah lainnya yang menggelar suksesi bupati/ wali kota, tahun ini.

Kekalahan tersebut dinilai menjadi tanggung jawab DPP Partai Golkar. Karena itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel mendesak DPP melakukan evaluasi dalam penentuan pasangan calon yang diusung. Apalagi, penetapan pasangan calon yang kalah dalam dua Pilkada terakhir, terkesan dipaksakan elit DPP Partai Golkar.

Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muh Roem, menyatakan, kekalahan kandidat yang diusung partai di Palopo dan Sinjai harus segera disikapi, agar ke depannya partai berlambang beringin tidak menjadi bulan-bulanan parpol lain. “DPP harus terbuka, dan melakukan evaluasi perekrutan serta penentuan pasangan calon sehingga tidak terjadi lagi kondisi seperti di Palopo dan Sinjai.

Ini demi kebaikan partai,” tegas Roem, kepada KORAN SINDO, di DPRD Sulsel, kemarin. Roem yang juga Ketua DPRD Sulsel ini menuturkan, desakan DPD I agar DPP mengevaluasi diri dilontarkan karena pengurus di daerah semata-mata ingin melihat partai lebih baik. Jangan sampai, ada kesan jika partai tak serius dalam penentuan kandidat.

Sekadar diketahui, penentuan pasangan calon bupati-wakil bupati dari Partai Golkar dikendalikan Kordinator Pemenangan Wilayah Sulawesi DPP Nurdin Halid. Sejak mantan Ketua Umum PSSI itu diberikan kewenangan, tidak sedikit jagoan partai beringin yang keok. Terbaru di Sinjai. Perolehan suara pasangan Andi Mahyanto- Andi Massalinri Latief berada di posisi ketiga, setelah jagoan Demokrat Sabirin Yahya- Andi Fajar, dan calon Gerindra, Andi Seto Ghadista Asapa- Andi Mukhtar.

Ditengarai, skenario tersebut untuk memuluskan langkah Andi Seto Ghadista Asapa yang tidak lain adalah anak menantu Nurdin Halid, menduduki kursi bupati Sinjai. Nurdin yang menjadi penentu usungan Golkar, memilih Mahyanto-Massalinri kendati hasil survei beberapa lembaga saat itu menunjukkan jika elektabilitas dan popularitas duet Golkar-Golkar ini, tertinggal dari Sabirin maupun Seto.

Terkait dugaan maneuver Nurdin Halid tersebut, Moh Roem yang tak lain mantan Bupati Sinjai dua periode, enggan menanggapi. Kendati demikian, dia mengingatkan jika Partai Golkar bukan milik perseorangan. “Yang jelasnya partai ini adalah organisasi, bukan milik keluarga atau perorangan. Dan kami tidak tahu apakah ada kaitan antara menantu dengan mertua yang merupakan petinggi DPP (Nurdin Halid),” papar Roem.

Kader di Daerah Bingung

Sementara itu, terkait penentuan usungan yang prosesnya sementara berjalan di delapan daerah, seperti di Enrekang, DPD I memastikan belum ada yang final, termasuk kandidat yang sempat ditetapkan DPP melalui Nurdin Halid, Muslimin Bando. Roem menegaskan, baik calon bupati maupun wakil bupati, belum satupun ada yang direkomendasikan di daerah itu.

Apalagi, tahapannya masih berjalan, seperti pendaftaran. Meskimasihberjalan, namun dia tidak menampik, akibat keputusan DPP yang disampaikan Nurdinbelumlamaini, membuat kalangan pengurus, dan kader merasa dilematis tentang siapa yang direkomendasikan. “Memang ada kebingungan pada internal Golkar, sehingga harus dilihat secara arif, dan tidak saling menyalahkan, karena hal itu untuk kepentingan partai.

Kasus Enrekang tidak bisa dilihat secara sederhana, karena tahapan juga belum jalan,” tambah Roem. Seperti yang pernah diberitakan, khususdiEnrekang, DPPmelalui Nurdin saling tarik menarik dengan DPD I dibawah komando Syahrul Yasin Limpo. Nurdin ngototmerekomendasikan ketua DPD PAN Muslimin Bando, dengan pertimbangan hasil surveinyapalingtertinggi, meskisaat itu tahapan penjaringan di internal partai belum berjalan.

Sementara Syahrul melakukan penolakan, dengan alasan keputusan partai tetap sesuai mekanisme. Selain di Enrekang, gejala yang hampir sama mulai nampak di Makassar. Bedanya, di ibu kota Sulsel itu, perebutannya bukan di posisi calon wali kota, melainkan calon wakil. Kadir Halid ditengarai bakal didorong Nurdin mendampingi Supomo. Namun, skenario tersebut mendapat perlawanan dari kalangan pengurus DPD II.

Bahkan, pengurus menyatakan tidak akan segan-segan menolak keputusan DPP, jika hasilnya tidak sesuai aspirasi kader. Sementara di empat daerah lainnya, tarik menarik siapa yang diusung juga kemungkinan terjadi. Seperti di Parepare, ada lima kandidat yang menguat yakni Taufan Pawe, Taqyuddin, Faisal Sapada, Sjamsu Alam, dan putra ketua DPD II Zain Katoe, Herman Katoe.

Di Pinrang, incumbent Andi Aslam Patonangi, posisinya belum aman mengendari Golkar. Sebab, Ketua DPD II Abdi Baramuli, sejauh ini belum menyerah memburu rekomendasi partainya. Begitupun di Luwu, incumbent Andi Mudzakkar harus mewaspadai rival abadinya Basmin Mattayang dalam merebut restu partai beringin. Apalagi, Basmin yang juga mantan bupati Luwu, sejauh ini masih tercatat sebagai kader. Dia pernah menjadi ketua DPD II, sebelum direbut Cakka, sapaan akrab Andi Mudzakkar.

Di samping itu, istrinya, Haryana Basmin, yang tak lain ketua DPRD Luwu, juga masih punya peran strategis di partai. Kondisi yang sama terjadi di Jeneponto. Putra mahkota Bupati Radjamilo, Ashari F Radjamilo tidak bisa memandang remeh duet sekretaris kabupaten Iksan Iskandar dengan ketua DPRD Mulyadi Mustamu, untuk memperebutkan rekomendasi tertulis beringin. Khusus Wajo dan Sidrap, perebutan rekomendasinya nyaris tak nampak.

Incumbent di dua daerahitu, posisinya masihaman untuk mendapat rekomendasi. Rusdi Masse di Sidrap, dan Andi Burhanuddin Unru di Wajo. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad, menuturkan, bila penentuan usungan Golkar masih seperti yang dilakukan DPP yang terkesan tertutup, maka potensi mengulangi kekalahan di Sinjai, bisa terjadi. “Ini yang semestinya mendapat perhatian khusus DPP. Jangan mengabaikan keinginan kadernya di bawah, karena sudah terbukti mereka tidak bisa solid kalau keputusannya dipaksakan,” pungkas Firdaus. 


Sumber : http://m.koran-sindo.com/node/309559
Akses : Sabtu, 20-04-2013
Penulis : rahmi djafar/ arif saleh

Selengkapnya >>

Pemerintahan Yang Sehat tanpa Ilham

Karena permintaan twitterland, postingan saya di TL @maqbulhalim dengan hastag #sehat, saya posting kembali. Kali ini, postingan tidak lagi di micro-blog twitter.com, tetapi melalui blog pribadi saya ini. Naskah yang sadur dari twitter ini saya edit kembali. Pengeditan ini dikarenakan untuk meluruskan beberapa kata yang disingkat atau disimbolkan pada twitter. Kita tahu bahwa karakter yang disiapkan twitter sangat terbatas. Dan karena itu, karakter pun digunakan seefisien mungkin saat topik ini saya posting di TL Twitter @maqbulhalim pada 1 Februari 2013:
-----------
Demi sehatnya pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan, sebaiknya Ilham Arif Sirjauddin sebagai  Walikota Makassar mundur dari jabatannya sejak KPU Sulsel tetapkan pasangan SAYANG ditetapkan sebagai kandidat terpilih.

Apalagi, sampai saat ini, Ilham tetap tidak mengakui kemenangan Syahrul Yasin Limpo sebagai Gubernur Sulsel pada Pilgub Sulsel 2013 untuk periode kedua. Itu artinya, Ilham tetap merasa dirinyalah pemenang Pilgub Sulsel 2013. Baginya, Syahrul itu tidak lebih hebat dari dirinya. Mungkin seperti itu pikiran Ilham di kemudian setelah menjani Pilgub Sulsel kali ini.

Jika Ilham sebagai walikota Makassar yang harus diatur atau dikoordinis oleh Gubernur Sulsel  Syahrul Yasin Limpo, namun merasa lebih hebat dan lebih kuat dari pada Gubernur Syahrul, itu merupakan pertanda tidak sehat. Itulah sebabnya, Ilham sebaiknya mundur dari jabatan walikota Makassar. Tujuannya adalah agar roda pemerintahan Gubernur Syahrul lebih lancar.

Saat Ilham menyatakan kesiapannya menjadi calon gubernur jauh sebelum tahapan Pilgub Sulsel mulai bergulir pada Mei 2012, Ilham sudah memperlihatkan dirinya sejajar dengan Gubernur Syahrhul. Pada beberapa kali pertemuan koordinasi dengan bupati/walikota se-Sulsel yang dipimpin langsung Gubernur Syahrul, hanya beberapa kali yang dihadiri oleh Ilham. Jika pun Ilham hadir, beliau hanya mengikuti pertemuan tidak lebih dari 15 menit.

Menurut saya, perlawanan Ilham pasca kekalahannya di pilgub kali ini, kemungkinan akan berlanjut pada sabotase dalam koordinasi administrasi Gubernur Syahrul dengan bupati/walikotanya. Selama tahapan Pilgub Sulsel ini, Syahrul mungkin dongkol karena Ilham kerap tinggalkan pertemuan yang dipimpinnya. Sementara bupati/walikota lain masih tetap mengikuti pertemuan tersebut. Sekalipun lebih dari separuh bupati/walikota di Sulsel ini berusia lebih tua dari Gubernur Syahrul. #Sehat

Masa jabatan Ilham sebagai Walikota Makassar masih setahun lebih. Selama itu, Syahrul bakal dibangkangi oleh Ilham. Karena itu, mundurlah. Wassalam. #Sehat

Sumber: TL Twetter: @maqbulhalim

Selengkapnya >>

Sudah Jelas Putih, tetap Bilang Hitam

Makassar, 28 Desember 2012

Portal Tribun Timur terus melanjutkan pemberitaannya perihal Surat Suara Pilgub Sulsel yang berlubang karena rusak yang ditemukan saat disortir di KPU Kota Palopo. Berita tentang surat suara ini bermula pada 27 Desember 2012 pukul 18:55 WITA (Ratusan Surat Suara di Palopo Sudah Tercoblos Gambar Sayang). Surat suara rusak ini sudah ditemukan sejak 25 Desember 2012, dan oleh KPU Palopo, diberita-acarakan sebagai surat suara rusak.

Belakangan, 27 Desember, surat suara itu disebut oleh Panwas Palopo bahwa telah tercoblos. Selanjutnya, Tribun Timur menyebut bahwa yang tercoblos adalah gambar pasangan Nomor Urut 2, Syahrul-Agus (SAYANG), sesuai keterangan Tim Cagub Ilham-Aziz (IA). Bahkan Tribun Timur yang pertama kali mengkapitalisasi tudingan bahwa Gambar Kandidat Nomor 2 yang tercoblos itu adalah kecurangan (Jekkong) yang sistematis melalui narasumber berita dari Tim IA.

Terkait dengan itu, melalui portalnya, Tribun Timur lebih lanjut mengembangkan pemberitaannya dengan melibatkan tim sayap IA, yakni BARAK 145 pada pukul 21:52 WITA. Berita yang berjudul "Barak 145: Kandidat Jekkong Sulit Lolos Sekarang" ini pun berusaha mempertajam kabar negatif ini ke Tim SAYANG.

Pada saat yang sama, KPU Palopo juga bereaksi cepat dengan beri klarifikasi. Klarifikasi itu dimuat oleh Luwuraya.Com bahwa tidak ada surat suara tercoblos. Sebelum Luwu Raya itu, Tribun Timur pada pukul 22.15 WITA, bahkan sudah klarifikasi juga dengan berita bahwa tidak ada surat suara tercoblos.

Klarifikasi KPU Palopo dan KPU Sulsel bahwa surat suara itu tidak tercoblos, melainkan rusak, juga termuat pada edisi cetak Jumat 28 Desember di harian FAJAR, SINDO Makassar, Tribun Timur, Cakrawala, dan beberapa media cetak lokal di Makassar.

Berita-berita pada edisi cetak itu, mestinya telah terbaca dengan baik oleh para redaktur dan reporter media cetak maupun OL pada Jumat siang, 28 Desember itu. Tapi ternyata perkembangan keadaan tidak seperti yang diharapkan.

Pada portalnya, Tribun Timur tetap menggunakan kata "Surat Suara Tercoblos", yang disertai dengan kata penajam, "Nomor Urut-2 Tercoblos". Kedua kata-kata itu tetap digunakan dalam pemberitaan, pada Jumat malam, 28 Desember.

Saya juga setuju bahwa kabar ini berhasil menyesatkan orang-orang pintar seperti Prof Halide dan Dr Hasrullah karena mungkin tidak tahu cerita yang sebenarnya. Tapi saya juga bisa ragu bahwa, apakah kedua orang pintar kita ini betul-betul tidak tahu, atau memilih tidak tahu! Wallahu Wa'lam.

Berikut ini adalah artikel berita Tribun Timur yang tetap gunakan kata "Surat Suara Tercoblos" (tidak peduli penjelasan KPU Palopo dan KPU Sulsel sebelumnya) dan kata "Nomor 2 Tercoblos" (padahal KPU Sulsel dan KPU Palopo sebelumnya sudah jelaskan bahwa lubang itu terdapat pada ketiga pasangan kadidat yang pada surat suara, bukan cuma pada Nomor 2):

1.
Soal Distribusi Surat Suara Bocor
Akademisi: KPU Sulsel Patut Dipertanyakan
Tribun Timur - Jumat, 28 Desember 2012 17:33 WITA

2.
Prof Halide Protes Gambar Syahrul Tercoblos di Kertas Suara KPU
Tribun Timur - Jumat, 28 Desember 2012 19:31 WITA

3.
Pilgub Sulsel
Direktur Cakra: Surat Suara Tercoblos Tamparan Buat KPU
Tribun Timur - Jumat, 28 Desember 2012 21:40 WITA


4.
Pilgub Sulsel 2013
CV Adi Perkasa Tanggapi Surat Suara Tercoblos di Palopo
Tribun Timur - Sabtu, 29 Desember 2012 00:38 WITA

Mengapa Tribun Timur tidak menggunakan kata "Surat Suara Rusak" setelah ada penjelasan dari KPU bahwa itu bukan tercoblos? Mengapa Tribun Timur tidak berhenti menggukan kata "Nomor 2 Tercoblos" setelah ada keterangan resmi dari KPU bahwa lubang itu ada pada gambar ketiga kandidat, yakni nomo 1, 2, dan 3? Ini pertanyaan jurnalisme yang seksi.

Tidak cukup dengan itu, Pihak KPU Sulsel melalui komisionernya dengan menggunakan telpon masing-masing mem-brodcast SMS klarifikasi. Saya menilai, SMS ini adalah tanggapan KPU melalui medium lain terhadap berita-berita Tribun Timur yang memilih tidak berhenti menggunakan kata "Surat Suara Tercoblos". Ini mungkin mirip orang buta warna: sudah jelas warna putih, masih tetap sebut hitam.

Berikut ini adalah isi SMS itu:

"ass, bahwa dgn adax pemberitaan pd tribun news kami dr kpu sulsel sdh mengklarifikasi hal tsbt pd kpu palopo dan yg terjadi adalah pd saat disortir didptkan ada bbrp srt suara yg ada lobang kecil sprt tusukan jarum tp tdk hanya tdpt pd salah satu calon,akan tetapi ada yg tdpt dibbrp psg calon,laporan smtr bhw srt suara tsbt msh dlm proses sortir semua u kategori SS yg rsk qta minta kpu kab inventarisasi,
data hasil sortir yang telah dilkk oleh teman kpu palopo :Berlobang kayak jarum,No. 1 = 108, No. 2 = 215, No. 3 = 85, Kotor sebanyak 31. Mengkerut/kusut/sobek sebanyak 12. Berlobang lebih dari satu gambar = 2 lbr Total sbanyak 453 lembar. Intix bukan di coblos tapi cacat dari percetakan. Makax disortir yg diawasi panwas dan dijaga polres. Wass"

Nah, mulai sekarang, mari kita berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa agar kata "Surat Suara Tercoblos" dan "Nomor 2 Tercoblos" tidak lagi digunakan untuk membuat berita tentang surat suara rusak di KPU Palopo.

Maqbul Halim

Selengkapnya >>

Berani Karena Sehat

Pilgub Sulsel 2013 

Setelah rincian hasil pemeriksaan kesehatan kandidat Tim SAYANG, H. Syahrul Yasin Limpo dan H. Agus Arifin Nu'mang kami umumkan Senin lalu, reaksi dari Tim IA dan GarudaNa berbeda, meski keduanya menaruh rasa curiga.

Tim IA menuding tim SAYANG rekayasa rekomendasi dokter karena Syahrul tidak mempunyai catatan sedikit pun dari tim dokter. Bahkan tim IA tetap bersikukuh bahwa Syahrul itu penyakitan karena sering berobat ke luar negeri.

Sementara GarudaNA mencurigai tim SAYANG punya tujuan tertentu mengumumkan sendiri hasil tes kandidatnya. Tim GarudaNa misalnya beranggapan bahwa mungkin tim SAYANG sedang berusaha mengklarifikasi sehingga keterangan itu diumumkan. Tetapi GarudaNa juga mencurigai ada kandidat mempunyai penyakit memalukan sehingga tidak berani umumkan. Tim GarudaNa memperkirakan, kalau bukan kedua kandidat Tim GarudaNa, berarti kandidat Tim IA.

Tim SAYANG tidak peduli tim IA mengkata-katai kesehatan kedua kandidatnya seperti apa. Kami hanya mau peduli, mana keterangan hasil pemeriksaan kesehatan kedua kandidat IA, seperti keterangan yang telah kami umumkan? Apa gerangan penyakitnya? Kenapa sih gonta-ganti alasan untuk menutupi ketakutannya mengumumkan keadaan penyakit kandidatnya! Apa buktinya kandidat anda tidak penyakitan?

Kedaulatan Tim SAYANG untuk mengumumkan hasil tes kesehatan itu bukan berasal dari KPU Sulsel, tetapi berasal dari kesungguhan tim untuk transparan. Buktinya, tanpa restu dari KPU, Tim SAYANG berani umumkan. Tim SAYANG bermodalkan keberanian untuk umumkan. Tim SAYANG berani karena kami benar. Tapi Tim IA, apa berani?

Senin, 24 September 2012, tim IA menantang kandidat lain untuk umumkan hasil pemeriksaan kesehatannya. Melalui jumpa pers, Tim IA menyanjung kesehatan kandidatnya. Sampai saat ini, IA tidak berani umumkan. Padahal, beberapa hari yang lalu, tim SAYANG sudah umumkan. Bagi tim SAYANG, itu adalah perbuatan ingkar janji. Masih ada sebulan lebih sebelum hari pemilihan 22 Januari 2013, tapi Tim IA sudah ingkari janjinya. Masih mau percaya?

Kami telah berusaha menormalkan pikiran kami tentang kesehatan kandidat Tim IA dan GarudaNa, seburuk apa pun nantinya kondisi itu. Salamakki tapada salama'.

Maqbul Halim
maqbulhalim@gmail.com
@maqbulhalim

Selengkapnya >>

Lima Tahun Jejak Syahrul Bangun Sulsel

Film Pendek Syahrul Bangun Sulsel

DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan film pendek berdurasi tujuh menit. Di You Tube, film ini diberi judul "Syahrul Yasin Limpo Membangun Sulsel". Film pendek tersebut berisi rekam jejak Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Wagub Agus Arifin Nu'mang selaku membangun Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir. Film pendek ini didedikasi oleh Partai Golkar Sulsel untuk "Sang Komandan" Syahrul dalam rangka Pemilihan Gubernur Sulsel 2013.

Film ini dapat menjadi salah satu pilihan infomasi bagi warga Sulawesi Selatan yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang apa dan bagaimana Syahrul membangun Sulsel selama lima tahun terakhir ini. Jejak pembangunan oleh Syahrul dalam film diceritakan dalam bentuk karikatur animasi.

Beberapa stasiun TV Nasional dan Lokal Sulsel telah menayangkan film pendek ini. Di YOUTUBE, pengunjung internet dapat mengakses film ini pada link http://www.youtube.com/watch?v=2oFiC1Ao-TY melalui mobile, tab dan komputer PC. Untuk akses yang lebih praktis, dapat juga mengunjungi http://www.golkarsulsel.org dan http://www.syahrulyasinlimpo.com.

Selengkapnya >>

Rebutan Corong Soal Bom Komandan

Oleh Maqbul Halim
(Jubir Sayang)

Peristiwa pelemparan bahan peledak kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (Bom Komandan) pada kegiatan Jalan Santai Partai Golkar Makassar pada Minggu 11 November lalu di depan Monumen Mandala, membuat berbagai pihak merasa tidak nyaman. Kompetitor Syahrul di Pilgub, sebagaimana sikap yang diperlihatkan Sayap Tim Cagub Ilham-Aziz, BARAK 145 di kemudian hari, juga ikut merasa tidak nyaman.

Pengamat, suatu gelaran untuk mereka yang hanya berbicara atas dasar pengamatannya, juga ikut ambil peran terhadap Bom Komandan. Mereka ini, yakni kawanan pengamat bom komandan, telah menjadi bagian yang bermasalah dalam perihal Bom Komandan. Amatan mereka jauh lebih berasap. Asumsi mereka liar dan sporadis.

Asumsi Dasar

Ada beberapa asumsi dasar yang perlu dicermati terkait Bom Komandan tersebut. Pertama, banyak peristiwa bom dan terorisme terjadi di Indonesia, juga di Pulau Sulawesi seperti Poso, tapi mereka ini (kompetitor dan pengamat) tidak merasa berkepentingan memaksakan amatannya. Alasan pragmatisnya adalah karena kasus-kasus bom itu terletak jauh titik sentrum Pilgub Sulsel 2013.

Kedua, Syahrul Yasin Limpo adalah salah satu kadidat Cagub Pilgub Sulsel 2013. Pada dasarnya, Syahrul sebagai kandidat, memang sedang menjadi pusat perhatian publik. Saat Syahrul lolos dari cekaman maut Bom Komandan tersebut, perhatian positif publik terhadap Syahrul dengan sendiri meningkat (Up-Grading). Sementara kepentingan kompetitor adalah menurunkan perhatian positif publik kepada Syahrul (Down-Grading).

Ketiga, ada pihak-pihak yang mempunyai kaitan rekam jejak terhadap Pemboman MC Donald Mall Ratulangi dan Show Room NV Hadji Kalla di Makassar tahun 2002, serta bom rakitan yang meledak di Asrama Haji Sudiang 2001. Pihak-pihak ini kemudian mempunyai kepentingan politik pada Pilgub Sulsel 2013 ini, juga ikut keciprat resah dan cemas akibat Bom Komandan tersebut.

Ketiga asumsi dasar di atas ini dapat menguatkan bahwa kontroversi Bom Komandan itu erat kaitannya dengan konfigurasi kepentingan pragmatis Pilgub Sulsel 2013. Bom Komandan, dengan demikian, bisa saja telah menyiapkan berapa pilihan kepentingan politik praktis di Pilgub Sulsel 2013.

Spesialis Bom Pilgub Sulsel

Tidak semua bom yang gagal meledak, mengundang amatan dari pengamat-pengamat ini. Upaya pemboman yang gagal terjadi di rumah Menteri Keuangan Zimbabwe Tahun 2011 lalu misalnya, tidak penting bagi pengamat-pengamat di Makassar karena tidak terkait Pilgub Sulsel 2013.

Di Indonesia, tepatnya di Dusun Galih, Kecamatan Prambanan, Sleman, Yogyakarta, juga ditemukan bom aktif di sebuah warung. Tapi kawanan Pengamat Bom Komandan ini tidak pernah angkat bicara tentang bom yang gagal meledak itu. Demikian pula dengan bom Legian di Bali yang meledak, kawanan ini juga tidak pernah angkat bicara.

Pengamat bom dan terorisme seperti Ali Fauzy atau Al Chaidar, atau pengamat intelijen seperti Wawan Purwanto pun tidak pernah dibaca atau didengar berkomentar tentang Bom Komandan. Mereka semua itu tidak memiliki kepentingan politik pada Pilgub Sulsel 2013. Dari berbagai artikel yang pernah mereka tulis, atau komentarnya, semua didasarkan pada data dan fakta-fakta lapangan.

Pemutar-balikan Fakta

Jika bom komandan itu membuat persepsi positif publik terhadap Syahrul meningkat, itu berarti kontra-produktif terhadap usaha kompetitor yang sedang melakukan down-grading terhadap persepsi positif publik terhadap Syahrul. Oleh karena itu, kontra opini terhadap bom komandan sangat diperlukan oleh kompetitor.

Kontra opini terhadap bom komandan yang terbilang efektif adalah pemutar-balikan fakta. Pemutar-balikan itu, misalnya membangun anti-tesis bahwa bom itu adalah rekayasa pihak Tim Syahrul sendiri. Untuk itu, dibangunlah opini liar dari pengamat. Pengamat memaksakan amatannya, dan bahkan lepas total dari pekem-pakem metode penelitian dalam menarik kesimpulan.

Saat mengambil kesimpulan, kawanan pengamat ini tidak melibatkan informasi primer seperti bom berstatus aktif, sensitivitas bahan peledak TNT, campuran paku 5 cm sebanyak 40 biji, keterkaitan pelaku dengan jaringan teroris yang sudah ada, pelaku yang telah ditahan oleh Densus, pistol yang ditemukan di tas pelaku, dan sebagainya. Informasi primer ini telah diverifikasi oleh Kepolisian dan Densus-88.

Sementara, kawanan pengamat Bom Komandan justru menarik kesimpulan dari informasi sekunder: seperti rekaman video, polisi melakukan pengamanan tidak sesuai prosedur standar operasi (SOP), tidak banyak orang panik, Gubernur Syahrul tenang-tenang, bomnya tidak meledak, polisi terlalu cepat memberi keterangan, bukan polisi yang ringkus pelaku, dan sebagainya. Seolah mereka berebutan corong untuk menarik kesimpulan.

Informasi primer memiliki tingkat kepastian dan presisi yang paling tinggi. Sementara informasi sekunder memiliki ketidak-pastian yang paling tinggi dan presisi yang paling rendah. Saat ini, kepolisian dan Densus-88 menggunakan informasi primer untuk mengembangkan kesimpulannya. Sementara kawanan pengamat Bom Komandan menggunakan informasi sekunder untuk berhenti pada kesimpulan terakhir. 

Amatan Kawanan Pengamat Bom Komandan itu, justru memperkeruh keadaan dan cenderung mengulang peristiwa Bom Asrama Haji Sudiang 2001. Saat itu, pengamat ngotot bahwa isu adanya terorisme dan bom di Makassar tahun 2001 itu hanyalah REKAYASA. Saat teroris ledakkan bom di MC Donald dan NV Hadji Kalla tahun 2002, barulah warga Sulsel tersadar bahwa betul-betul ada bom dan teroris. Saat ini, kawanan pengamat bom komandan hendak menipu masyarakat Sulsel, bahwa Bom Komandan itu REKAYASA.

Soal pengamat terorisme dan bom, Kepala BNPT Ansyaad Mbai pernah mengeluhkan: “Pengamat teroris yang keblinger itu sama saja dengan teroris” (Kompas.com: Minggu, 10/9/2012). Ia menilai, pendapat para pengamat cenderung memperkeruh keadaan dengan cara menganalisis teror di Solo kala itu yang tak sesuai dengan fakta di lapangan.

Maqbul Halim
(Juru Bicara Tim Syahrul-Agus)

Sumber: Tribun Timur Edisi Cetak: Selasa, 20 November 2012
http://makassar.tribunnews.com

Selengkapnya >>

Tudingan Rekayasa Bom Biadab

TIM Syahrul Yasin Limpo- Agus Arifin Nu'mang (Sayang) menilai reaksi berlebihan yang ditunjukkan tim Ilham-Aziz (IA) terkait pelemparan bom ke Syahrul, berlebihan. Apalagi, jika tim Sayang dituding merekayasa kasus bom.

Juru bicara Sayang Maqbul Halim menegaskan, tuduhan rekayasa bom biadab dan tidak berperikemanusiaan. Tudingan itu dianggap sama dengan tim Sayang tega membunuh ratusan orang yang memadati Monumen Mandala pada acara jalan santai, Minggu, 11 November.

"Acara itu dihadiri anak-anak, keluarga, kerabat, dan orang tua kami. Tegakah kami menyaksikan mereka berlumur darah dan tubuh yang terburai? Orang jenis apa yang sampai hati menuduh kami tega melakukannya?," tegas Maqbul, Selasa, 13 November.

Tim Sayang heran dengan reaksi berlebihan Tim IA yang merasa disudutkan dengan kasus bom itu. "Mereka sampai harus menggelar jumpa pers untuk menuding kami melakukan rekayasa bom," tutur Maqbul.

Kejanggalan juga diendus tim Syahrul dengan adanya tudingan rekayasa. Polisi saja sudah mengidentifikasi kebenaran barang bukti berupa bom berbahan TNT bercampur paku lima sentimeter berdaya ledak tinggi dengan jangkauan kerusakan hingga500 meter. Statusnya bom aktif.

Semua pihak, termasuk tim pemenangan calon gubernur Sulsel, kata Maqbul, hendaknya bersabar dan memberikan kesempatan kepada polisi mengusut tuntas motif pelemparan bom yang dialamatkan ke Syahrul. 


Sumber : www.fajar.co.id/read-20121114001009-tudingan-rekayasa-bom-biadab
Akses : Rabu, 14-11-2012
Penulis : (rif/ysd)

Selengkapnya >>

SYL Way Rambah Daerah

Nonton Bareng di Pinrang dan Sidrap

MAKASSAR, CAKRAWALA – Jika sebelumnya SYL Way hanya digelar di Makassar, kini mulai rambah daerah. Hari ini, Kamis, 4 Oktober,SYL Way akan tampil di Kabupaten Pinrang.
Hal tersebut diungkapkan juru bicara Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang), Maqbul Halim,  di Media Centre, di Makassar, Rabu, 3 Oktober.

“Insya Allah besok (hari ini, red) Bapak Syahrul Yasin Limpo ke Pinrang,untuk memberikan motivasi dan mengungkapkan arah pandang beliau terhadap nilai dari sebuah kepemimpinan,” terangnya.

Acara sendiri dilaksanakan pada pukul 20.00 WITA di Masjid An-Nawir Pinrang, dan disiarkan secara live oleh Mitra TV, salah satu stasiun televisi lokal di Pinrang.

“Bahkan di Pinrang dan Sidrap dilaksanakan acara nonton bareng di tingkat kelurahan dan desa di dua daerah tersebut,” bebernya.

Dalam SYL Way di Pinrang, Bupati Pinrang Aslan Patonangi, hadir sebagai penanggap. SYL Way merupakan forum diskusi naratif mirip Mario Teguh yang inspiratif di salah satu media televisi nasional, dimana Syahrul mengungkapkan materi gagasan dan pikirannya  dalam sebuah pemerintahan atau kepemimpinan. serta aspek-aspek apa saja yang dijadikan perhatian yang menunjang orang nomor satu di Sulsel ini dalam bekerja.

SYL Way kali ini,merupakan yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya dilaksanakan di Makassar.


Sumber : http://cakrawalaberita.com/politik/syl-way-rambah-daerah
Akses : Kamis, 11-10-2012
Penulis : (*/soe)

Selengkapnya >>

Jubir Golkar Sebut Jayadi Juga Jubir IA

MAKASSAR, CAKRAWALA – Partai Golkar mulai gerah dengan sikap Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, yang dinilai sudah seringkali melanggar kode etik. Partai Golkar bahkan menyebut Jayadi sebagai Juru Bicara pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA).

Juru Bicara Partai Golkar, Maqbul Halim, menyebut hal itu dalam status Blackberry Messeger (BBM)-nya kemarin, Minggu, 23 September. “Terus Bergerak: Ketua KPU Sulsel yang juga Jubir IA, Jayadi Nas, puji kesehatan kandidat Ilham-Aziz,” tulis Maqbul dalam status BBM-nya.

Sayangnya saat dikonfirmasi via BBM, Maqbul enggan berkomentar. Pesan yang dikirim hanya di read (baca.red) tanpa dibalas.

Diketahui, kemarin, Jayadi untuk ketiga kalinya kembali melontarkan kata-kata yang dinilai sarat politis. Jayadi saat pemeriksaan kesehatan kandidat sedang berlangsung, memuji pasangan kesehatan Ilham dan Aziz.

Jayadi di Kantin PCC RSUP Wahidin Sudirohusodo menyebut kandidat Gubernur Sulsel yang paling kuat jalan adalah Ilham. Sedangkan pasangannya, Aziz memiliki paru-paru yang bersih karena tidak merokok.

“Sampai-sampai dokter heran lihat perut Pak Aziz karena sangat bersih,” kata Jayadi yang baru saja tiba dari menyaksikan proses pemeriksaan kesehatan kandidat Gubernur Sulsel di PCC RSUP dr Wahidin Sudirohusodo, kemarin.

Ilham, yang dikonfirmasi soal pujian Jayadi, hanya tertawa. “Tidak ada lomba lari tadi. Bukan lomba lari itu, jalan-jalan santai ji,” kata Ilham usai pemeriksaan kesehatan.

Sebelumnya, Jayadi juga tersandung sejumlah aksi komentarnya terkait Pilgub. Saat menghadiri sebuah acara di Enrekang, Jayadi disebut-sebut menyebut Kapal Induk tidak bisa masuk Enrekang sebab Enrekang tidak memiliki laut.

Jayadi juga pernah dituding tidak netral di Pilgub karena melakukan pertemuan dengan Ilham Arief Sirajuddin di Hotel Santika beberapa waktu yang lalu.

Jayadi memang dikenal memiliki hubungan emosional yang dekat dengan Wali Kota Makassar tersebut. Namun, meski demikian, Jayadi berulang kali menegaskan dan menjamin, bahwa KPU tetap bersikap profesional, netral, dan independen di Pilgub Sulsel mendatang.

Sumber: http://cakrawalaberita.com/politik/jubir-golkar-sebut-jayadi-juga-jubir-ia
Akses : Kamis, 11-10-2012
Penulis : (del/soe)

Selengkapnya >>

Jubir Sayang Dituding Lecehkan Ustadz

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM--Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulsel, Maqbul Halim, mensosialisasikan rental ustadz untuk pemilihan kepala daerah melalui BlackBerry Messengernya (BBM), Selasa (18/9/12).

Juru bicara (jubir) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) ini, mempromosikan rental ustadz lengkap dengan nomor telepon selular yang bisa dihubungi oleh peminat rental.

"Tersedia rental ustad, yang khusus berdoa untuk pilkada. Hubungi, 09876543210," kata Maqbul di status BBM-nya.

Sejumlah wartawan terpantik melihat "iklan gratis" Maqbul itu. Namun, saat dikonfirmasi, Maqbul hanya tertawa. Ia enggan berkomentar terkait "bisnis" barunya itu. "ha ha ha," tawa Maqbul saat ditanya Tribun besarnya biaya rental ustadz.

Kalangan ustadz menanggapi status BBM Maqbul sebagai pelecehan. Salah satunya, Ustadz Husni Yunus. Husni Yunus yang juga Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulsel ini, bahkan keberatan dengan celotehan Maqbul itu.

"Keterlaluan itu, itu menghina ustadz, menghina ulama. Jangan samakan ustadz dengan mobil rental atau CD rental. Sebaiknya dia (Maqbul) itu memahami Islam lah," kata Husni Yunus kepada Tribun Timur, Selasa (18/9/12).

"Muhammadiyah saat ini tengah merekrut calon ustadz, ulama, dan itu minim sekali di Sulsel, baru 23 orang. Islam jangan dihina seperti itu untuk kepentingan sesaat, kasian ini Islam ini dihina terus. Jadi tolong, ustadz jangan dipandang seperti apa, hargailah mereka untuk dakwah di jalan Allah SWT," Husni menambahkan.

Entah apa gerangan maksud kata rental ustadz ala Maqbulitu. Namun, terlepas dari itu, Maqbul sebagai tim pemenangan Sayang di Pilgub Sulsel 2013, tengah bertarung melawan rival Sayang yang berasal dari kalangan ustadz. Yakni Aziz Qahhar Mudzakkar yang maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ilham Arief Sirajuddin.

Aziz dalam hal ini populer dengan profesi sebagai ustadz dan memang dipanggil ustadz. Aziz adalah elite Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar.

Sumber : http://makassar.tribunnews.com/mobile/index.php/2012/09/18/jubir-sayang-dituding-lecehkan-ustadz

Akses : Kamis, 11-10-2012

Penulis : ilham

Editor : imam

Selengkapnya >>

“Sulsel Terkorup”, Kabar Sesat Jelang Pilgub

PPATK: Jangan Politisasi Data Kami;
Gubernur Sulsel: Saya Kaget Sulsel Terkorup

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Pekan ini, publik Sulsel dikejutkan kabar bahwa Provinsi Sulsel sebagai provinsi terkorup di Pulau Sulawesi versi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Setelah ditelisik, ternyata berita itu missleading dan tendensius. Ada apa?

PPATK menegaskan, tidak pernah menyimpulkan daerah-daerah terkorup. Ketua Humas PPATK, Zaenal Muttaqim dalam rilisnya, pihaknya menyayangkan adanya media massa yang mempolitisasi pernyataan PPATK. Ia menilai, apa yang disampaikan oleh media massa itu, seolah ingin menyeret PPATK terlibat dalam setiap even pilkada di beberapa daerah, baik DKI Jakarta maupun Sulsel. Sehingga, berita itu dinilai sebagai informasi yang menyesatkan.

“Kasihan, karena memang laporan itu tidak ada sama sekali menyebutkan pejabat tertentu di Pemprov DKI Jakarta dan daerah lainnya. Intinya, media massa salah menafsirkan laporan itu. Sebenarnya Ketua PPATK Muhammad Yusuf mau mengklarifikasi, kesalahan penafsiran ini dan mengundang teman-teman media. Tapi beliau sedang di luar kota,” jelasnya, Kamis (30/8).

Zainal menjelaskan, PPATK memang setiap bulan mengeluarkan laporan mengenai LHA yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan laporan itu dikelompokkan berdasarkan provinsi, dimana DKI Jakarta memang menempati posisi teratas yakni sebesar 46 persen, diikuti Jawa Barat dengan 6,0 persen, Kalimantan Timur 5,7 persen, Jawa Timur 5,2 persen, Jambi 4,1 persen, Sumatera Utara 4,0 persen, Jawa Tengah 3,5 persen, Kalimantan Selatan 2,1 persen, Nangroe Aceh Darussalam 2,1 persen, Papua 1,8 persen,

Kemudian Sumatera Selatan 1,5 persen, Sulawesi Selatan 1,5 persen, Riau 1,5 persen, Kepulauan Riau 1,3 persen, Banten 1,3 persen, Lampung 1,2 persen, DI Yogyakarta 1,1 persen, Maluku 1,1 persen, Sulawesi Utara 0,9 persen, Kalimantan Barat 0,8 persen, Nusa Tenggara Timur 0,8 persen, Bengkulu 0,8 persen, Sumatera Barat 0,7 persen, Bali 0,7 persen, Kalimantan Tengah 0,6 persen, Sulawesi Tenggara 0,6 persen, Nusa tenggara Barat 0,5 persen, Papua Barat 0,5 persen, Maluku Utara 0,4 persen, Sulawei Tengah 0,4 persen, Sulawesi Barat 0,3 persen, dan terakhir Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen.

Nah, Sulawesi Selatan dikabarkan sebagai provinsi terkorup di Pulau Sulawesi. Kepala PPATK Muhammad Yusuf menampik pemberitaan itu. “Berita yang sebenarnya tidak demikian. Data statistik kita memuat data Transaksi Keuangan Mencurigakan di wilayah DKI. Jadi, belum tentu menyangkut orang Pemda semuanya,” kata Yusuf.

Dia menyebutkan, kondisi Jakarta yang mengelola dana APBD sekitar Rp50 triliun setiap tahun dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, pusat bisnis, pusat pemerintahan serta kota transit untuk ke luar negeri.

Terkait pemberitaan yang mencuat ke publik, Yusuf menyayangkan pemberitaan tersebut yang missleading dan bernada tendensius. “Itulah yang saya sayangkan. Belum lagi ‘image’ yang muncul, pemberitaan itu menyerang Fauzi Bowo karena bersamaan dengan Pilkada DKI Jakarta,” paparnya.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, ikut angkat bicara terkait hasil analisa PPATK. yang diekspos di beberapa media. Apalagi, dinyatakan Pemprov Sulsel terkorup. Bahkan, dalam waktu dekat, ia akan membentuk desk yang dipimpin langsung Inspektorat Sulsel.

“Saya tidak tahu darimana sumber berita itu. Dan saya sendiri belum mendapatkan surat evaluasi atau surat apapun terkait hal tersebut. Dan dimana korupsi itu terjadi, oleh siapa, dan penyebab korupsinya apa. Saya juga kaget karena baru pulang dari Jakarta. Pemprov Sulsel adalah terkorup, darimana itu?,” kata Syahrul, saat dikonfirmasi di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (30/8).

Agar tidak terjadi informasi yang simpang siur, saling tuding, atau saling tuduh, Syahrul mengungkapkan, akan mengeluarkan sebuah surat pembentukan desk khusus yang dipimpin oleh Inspektorat Sulsel, untuk melakukan penjajakan sekaligus koordinasi dan mungkin saja mengambil langkah-langkah yang baik agar hal yang dimaksud PPATK tersebut tidak terjadi.

“Karena, menurut saya, alhamdulillah, kami tidak pernah mendapatkan hal-hal seperti itu. Jadi, saya sangat kaget dengan pemberitaan seperti itu. Tidak pernah ada sebelumnya. Baunya pun saya tidak pernah rasa. Oleh karena itu, ini tidak main-main karena ini masalah korupsi. Saya sangat menjamin bahwa pemerintahan di provinsi Sulsel, termasuk bupati/walikota hingga ke tingkatan bawah, terus-terus saya peringati agar jangan ada yang korupsi, dan bagaimana mengatur agar jangan ada yang keluar dari aturan. Aturan harus menjadi sebuah kepastian,” tegasnya.

Syahrul mengatakan, ia akan melakukan evaluasi untuk mengetahui kebenaran informasi dari PPATK tersebut. Karena itu, melalui pembentukan desk tersebut, ia berharap bisa mendapatkan informasi apa yang terjadi dan menjadi fenomena.

“Biarkan saya jajaki agar tidak ada saling menuduh atau bela diri. Tapi, Sulsel ini bukan termasuk provinsi yang banyak uangnya. Yang banyak uangnya seperti Papua, Kalimantan Timur, Sumatera, besar-besar itu. Kita itu pas-pas banget. Hanya Rp2,4 triliun lebih katakanlah uang APBN yang ‘tidak terarahkan’, yang hanya menjadi DAU dan lain-lain. Berbeda dengan Kalimantan yang sampai Rp30 triliun. Kita hanya Rp2,4 triuliun. Jadi, kalau dikatakan kita korupsi yang terbesar, uangnya saja bukan yang terbesar. Tapi, whateverlah, silahkan saja. Saya tentu harus menyimak ini. Saya tidak dalam posisi menanggapi sebuah kasus, tapi ini fenomena yang harus disikapi. Kita sepakat, korupsi jangan terjadi. Tentu saja, tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi saya harus mengambil langkah,” terangnya.(in-RS5/D)

Sumber: Harian Rakyat Sulsel
http://rakyatsulsel.com/sulsel-terkorup-kabar-sesat-jelang-pilgub.html
Akses: 31 Agustus 2012

Selengkapnya >>

Komandan Sambut 17 Agustus dan Idul Fitri 1433 H

Video Komandan Sambut 17 Agustus dan Idul Fitri 1433 H durasi 1 menit

Selengkapnya >>

Idris Galigo Bisa Diberi Sanksi

MAKASSAR– Ketua DPP II Partai Golkar Bone Andi Idris Galigo bisa mendapatkan sanksi tegas dari partainya jika masih tetap mengampanyekan putranya Andi Irsan Galigo yang maju lewat jalur independen di Pilkada Bone 2013.

Juru Bicara DPD I Partai Golkar Sulsel Maqbul Halim mengatakan, Golkar tetap menegakkan aturan partai sesuai dengan petunjuk organisasi.Jika Andi Irsan Galigo resmi mendaftar sebagai calon bupati di Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka Golkar akan menjatuhkannya. “Rekomendasi DPP dengan jelas mengusung Andi Fahsar Padjalangi dan semua kader diminta patuh pada keputusan itu. Jika ada kader yang melanggar, pasti akan disanksi,” ujarnya kepada SINDO di Makassar, kemarin.

Hanya saja,kata dia,saat ini Idris Galigo yang juga Bupati Bone dua periode itu belum bisa dikatakan melanggar aturan partai, karena anaknya belum terdaftar sebagai calon bupati di KPU. Terkait beberapa baliho yang memajang foto Idris dan Irsan, Maqbul menilai belum bisa dikatakan pelanggaran. “Selama Irsan belum terdaftar sebagai calon di KPU, Golkar belum punya pegangan hukum untuk menjatuhkan sanksi, baik kepada Irsan maupun kepada Idris jika terbukti mengampanyekan anaknya,” paparnya.

Selain mengampanyekan anaknya yang maju lewat jalur independen melalui baliho dan mobilisasi para pendukungnya, Idris juga mulai terangterangan memberi ruang kepada calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar di daerahnya. Bahkan,Idris secara khusus memfasilitasi kedatangan Aziz Qahhar Mudzakkar untuk ceramah di Bone.

Terkait hal itu, Maqbul mengaku bahwa Idris mengundang dalam kapasitasnya sebagai bupati Bone. “Tidak ada kaitan dengan Golkar terkait Aziz yang diundang ke Bone. Undangan dari Idris itu dalam kapasitasnya sebagai bupati dan bukan ketua Golkar Bone,”tuturnya. Sebelumnya,Korwil Golkar Sulsel Nurdin Halid sudah mewanti-wanti akan memberikan sanksi kepada kader yang membelot dan tidak menjalankan keputusan partai.

Mantan Ketua Umum PSSI selama tujuh tahun berturutturut itu mengingatkan kepada semua kader partai berlambang pohon beringin, khususnya di Bone dan Takalar untuk patuh pada keputusan partai. Terkait Irsan di Bone, Nurdin mengatakan,DPP telah meminta ke DPD I Golkar Sulsel untuk segera melaporkan jika memang terbukti melawan partai. Dia mengaku, Golkar akan segera menjatuhkan sanksi jika terbukti Irsan mendaftar di KPU.

Sedangkan bagi Andi Idris Galigo, DPP Golkar telah mengingatkan agar patuh pada aturan partai. Jika terdapat bukti Idris melakukan upaya kampanye atau sosialisasi pascapendaftaran Irsan, maka Golkar tak akan segan-segan menjatuhkan sanksi organisasi. “Jangan kan memasang baliho, walaupun hanya melalui SMS Idris melakukan kampanye untuk calon di luar Golkar, maka itu akan diberikan sanksi,” kata Nurdin belum lama ini.

Sementara itu, Pengamat Politik Unhas Adi Suryadi Culla menilai, sikap pembangkangan yang ditunjukkan Andi Idris Galigo terhadap keputusan partainya, dianggap sangat berpotensi merugikan Golkar. Untuk meredam itu, kata dia,Syahrul atau DPD I Golkar Sulsel harus mengutamakan kompromi politik. Sebab, jika mengedepankan ancaman sanksi,maka hal itu tidak akan menguntungkan,baik di Pilkada Bone maupun di Pilgub Sulsel.

“Ini yang terjadi di Bone ada kesenjangan antara DPD I dan Idris Galigo. Padahal, politik itu semua bisa dikompromikan. Sekarang Syahrul harus menengahi itu dan mencari solusi, karena kalau hanya mengancam, itu akan memperkeruh suasana saja,”tuturnya. Menurut dia, selagi belum ada pendaftaran resmi di KPU Bone, maka peluang duduk bersama mencari jalan terbaik masih memungkinkan.

Apalagi, putra Idris yang ingin maju masih tercatat sebagai pengurus DPD I Golkar Sulsel. Soal bargaining yang bisa dikompromikan,lanjutAdi,banyak hal yang bisa ditawarkan. Salah satunya memberikan jabatan Ketua DPRD Bone kepada Irsan atau sebaliknya ke Fahsar jika tidak terpilih nantinya.

“Ini kan yang belum dilakukan DPD I sekarang.Idris sebagai Ketua DPD II tentu punya alasan tersendiri kenapa sikapnya seperti itu. Makanya harus dikompromikan jika Golkar ingin terjaga di sana,” paparnya.

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/517918/
Akses : Rabu, 08-08-2012

Selengkapnya >>

Golkar: Syahrul Netral Hanya Pernyataan Pribadi

PALOPO – Pernyataan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo bahwa dia memilih netral di Pilkada Palopo dinilai tidak dalam kapasitasnya sebagai ketua Golkar.

Koordinator Wilayah Luwu Raya DPD I Golkar Sulsel,Armin Mustamin Toputiri menegaskan, Partai Golkar pasti solid mendukung setiap kadernya yang maju di pilkada, tak terkecuali di Pilkada Palopo. Pernyataan Syahrul yang memilih netral di Pilkada Palopo ditafsirkan Armin sebagai pernyataan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar. “Sikap Partai Golkar sangat jelas dan tegas,yakni menjaga kewibawaan partai di setiap pilkada. Sehingga, Golkar akan mendukung penuh kadernya yang maju di pilkada karena itu bagian dari menjaga kewibawaan partai. Ini mutlak,” tegas Armin kemarin.

Saat meresmikan posko pemenangan Sayang Jilid II di Palopo Jumat (3/8), Syahrul mengatakan tidak akan memihak salah satu calon wali kota di Pilkada Palopo. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak lantaran Golkar mengusung calonnya di Pilkada Palopo, yakni Wakil Wali Kota Rahmat Masri Bandaso.Pernyataan ini juga dianggap bisa memengaruhi psikologi kader Golkar di daerah lain.

Alasan Syahrul netral, yakni beberapa calon yang bertarung di Palopo itu punya ikatan emosional dengannya.“Iya, saya netral di Pilkada Palopo karena beberapa calon yang maju adalah sahabat dan kerabat saya,” ujar Syahrul. Armin mengatakan, Rahmat Masri Bandaso yang akan diusung Golkar di Palopo wajib didukung dan dimenangkan seluruh elemen Golkar, termasuk DPP,DPD I,dan DPD II Golkar se-Luwu Raya. “Seluruh mesin partai akan dikerahkan untuk memenangkan calon Golkar, termasuk di Palopo nanti,”ujar anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar ini.

Menanggapi pernyataan Syahrul yang akan netral di Palopo itu,Juru Bicara Golkar Sulsel Maqbul Halim mengatakan, sebagai ketua partai,Syahrul tidak mungkin netral di semua pilkada kabupaten/kota. Pernyataan yang dilontarkan Syahrul itu diakuinya dalam kapasitas dia sebagai Gubernur Sulsel. “Acara di Palopo itu adalah acara di mana Syahrul diundang dalam kapasitas gubernur. Itu bukan acara Golkar.Sebagai gubernur,Syahrul harus netral, tapi sebagai ketua Golkar tentu dia akan mendukung calon Golkar,“ jelas Maqbul kemarin.

Maqbul mengatakan,Syahrul memang selalu meminimalisasi adanya benturan kepentingan dan jabatan.Terbukti pada pilkada setentak 10 daerah 2010 yang diikuti oleh calon Golkar, tidak satu pun yang ikut dikampanyekannya.“ Kalau kita lihat, memang beliau seperti itu. Pada 2010 lalu, Syahrul tidak turun kampanye.Tapi tentu dia mendukung dan membantu calon Golkar karena dia yang memberi persetujuan agar calon Golkar diusung,“ katanya.

Maqbul mengatakan, kemungkinan beberapa pilkada yang akan digelar di Sulsel mendatang juga akan seperti itu.“Kita tidak tahu apakah Pak Syahrul masih akan seperti itu. Tapi, kalau bercermin dari pilkada sebelumnya, sepertinya dia akan konsisten,”katanya. Munculnya pernyataan Syahrul untuk netral itu tersebut dinilai manuver untuk meraih dukungan dari para simpatisan dan pendukung kepala daerah di luar calon Golkar untuk Pilkada Palopo.

Sebab,jika pendukung calon lain di luar calon Golkar ikut mendukung dia di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, maka Syahrul diprediksi akan meraih kemenangan di wilayah Palopo. Pengamat politik dari Unhas Aswar Hasan mengatakan,pernyataan Syahrul itu harus dilihat dulu konteksnya. Jika dia menyatakan netral dalam kapasitas sebagai gubernur,maka itu sudah benar karena gubernur memang harus netral.

Namun, jika itu dilontarkan sebagai ketua partai, maka dia menilai itu sebagai pernyataan politis. Menurut dia,bisa saja Syahrul melihat konstelasi politik di Palopo menjelang Pilgub Sulsel bukan dominasi Golkar sehingga politisi non-Golkar pun akan dirangkul. “Pernyataan itu memang bersayap.Tapi, saya kira ada upaya dia untuk menarik kader partai lain untuk masuk ke dalam barisan pendukungnya,” ujar dosen Fisip Unhas ini kemarin.

Ketua Harian Partai Golkar Palopo, Andi Cincing, tak menampik bahwa Syahrul memiliki hubungan emosional yang dekat dengan beberapa calon wali kota dan wakil wali kota Palopo. Kedekatan itu, kata dia,tidak bisa dilepaskan begitu saja karena Pilgub Sulsel akan digelar bersamaan dengan Pilkada Palopo,22 Januari 2013 mendatang. “Jadi,wajar saja jika secara pribadi, beliau menyatakan netral karena kedekatan dan pertemanan yang sudah terjalin lama dengan beberapa calon wali kota dan wakil wali kota Palopo,”katanya.

Namun, mantan anggota DPRD Palopo ini mengatakan, jika diperhadapkan pada garis partai,maka Syahrul dalam kapasitasnya sebagai Ketua Golkar Sulsel tidak akan netral.Sebab, Syahrul memiliki tanggungjawab besar untuk memenangkan setiap calon kepala daerah yang diusung Golkar di pilkada, termasuk di Palopo. “Saya yakin dan percaya,beliau bisa menempatkan diri sebagai ketua Golkar sekaligus sebagai pribadi,”katanya.


Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/517286/
Akses : Senin, 06-08-2012

Selengkapnya >>

SYL dan Kampanye Hitam

Menyebut nama Syahrul Yasin Limpo dan kata Narkoba dalam musim pilgub sulsel 2013, setidaknya telah melewati empat sesi.

Sesi pertama bermula ketika SYL keluarkan seruan pada 8 Juni untuk melawan pemberontak yang melawan negara. Lantas, Juru bicara Tim Ilham Aziz, Selle K Dalle menjadikan kata PEMBERONTAK itu sebagai akronim: PEMakai BERat Obat-obataN Terlarang dan nArKotika.Topik: Narkoba.

Sesi kedua adalah, ketika publik Sulsel heboh oleh berita tertangkapnya Syukur Bijak, Ketua Partai Demokrat Kab. Luwu tanggal pada 9 Juni lalu, yang saat itu disangka mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu. Beberapa saat setelah itu, muncul juga berita pada satu-satunya media online yang menyandingkan isu Narkoba Syukur Bijak itu dengan isu narkoba Syahrul Yasin Limpo 11 tahun silam. Berita yang menyandingkan itu pun menyebarluas dalam waktu singkat melalui akun twitter salah seorang dosen yang bersimpati pada Figur cagub Ilham-Aziz, dengan status: "MERAWAT INGAT, MELAWAN LUPA". Topik: Narkoba.

Sesi ketiga adalah kampanye hitam, yakni SMS massif pada pertengahan Juni 2012. SMS itu berisi informasi: "sial utk Sulsel. BNN mengincar SYL u/ dijerat KASUS NARKOBA sperti Thn2001. saat itu SYL digrebek dikamar 1009 hotel Sedona bersama...." Topik: Narkoba.

Sesi keempat adalah juga kampanye hitam, yaitu peluncuran majalah The Tabloid edisi pertama yang beredar tanggal 6 Juli subuh (dini hari), dengan judul utama: Gubenur Narkoba, dengan latar belakang karikatur Syahrul Yasin Limpo. Majalah itu tersebar secara misterius di berbagai masjid di Kab. Toraja, Sidrap, Pinrang, Luwu Timur, dan Luwu Utara.Topik: Narkoba.

Kampanye hitam untuk menjelek-jelekkan pribadi dan mengumbar fitnah terhadap Syahrul Yasin Limpo sudah berlangsung secara reguler sejak ketua DPD Partai Golkar Sulsel ini resmi mendapat tantangan untuk berlaga pada Pilgub 2013 mendatang. Kampanye hitam itu antara lain penyebaran stiker Tolak Dinasti Politik Syharul YL, foto SYL dengan mahkota dinasti di kepalanya seperti raja memimpin kapal induk yang dipenuhi foto keluarga dan sahabatnya, foto pengantin SYL menikahi Ina KDI, penyebaran SMS yang menyebut istri Syahrul kena Strok, dan masih banyak lagi.

Kesemua itu, mungkin dilakukan dalam rangka mengubah kesukaan masyarakat kepada Syharul menjadi kebencian. Jika masyarakat membenci Syahrul, maka masyarakat bakal tidak memilih Syahrul pada pilgub Sulsel 2013 mendatang. Tujuan kampanye hitam ini sangat jelas dan terang, yakni mengajak masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung untuk membenci Syahrul.

Saya yakin, kampanye hitam ini terkait niatan Syahrul mencalon diri kembali sebagai Gubernur Sulsel periode kedua. Sebelum ada tantangan dari figur lain, Syahrul Yasin Limpo tidak pernah mendapatkan kampanye hitam seperti ini.

Rilis kampanye hitam untuk Syahrul pun berlangsung secara bertahap (terprogram) dengan topik "SYL dan Narkoba" yang saling terkait dan berkelanjutan dari satu kampanye hitam ke kampanye hitam berikutnya. Ranahnya konsisten, yaitu sisi asusila dalam masyarakat sosial yang disematkan pada sosok pribadi Syahrul Yasin Limpo.

Selengkapnya >>

Jubir : Belum Ada SK

JURU Bicara Partai Golkar Sulsel, Maqbul Halim, mengatakan tugas yang diemban tim pemenangan ini sebagai penanggungjawab atas kemenangan pasangan Sayang di daerahnya masing-masing. Mereka tidak menjadi eksekutor dan bukan mengerjakan operasional.

"Pembentukan tim pemenangan tetap menjadi domain pengurus DPD II Golkar masing-masing kabupaten/kota. Mereka hanya mengkoordinir, eksekusi terbentuknya tim tetap ada sama DPD II," kata mantan anggota KPU Kota Makassar ini.

Namun Maqbul menyatakan nama-nama yang beredar baru sebatas lisan. "DPD I Golkar maupun Pak Syahrul belum pernah membuat satu pun SK tim pemenangan," " kata mantan Anggota KPU Makassar ini tadi malam.

Sumber : Edisi Cetak Tribun Timur

Akses : Rabu, 11-07-2012

Selengkapnya >>